Siang Ini, Jokowi Ajukan Cuti Kampanye Pilpres ke Presiden SBY

Kompas.com - 13/05/2014, 11:11 WIB
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman dengan Gubernur Jakarta Joko Widodo saat peresmian RS Umum Pekerja di Cakung, Jakarta Utara, Selasa (8/4/2014). Fabian Januarius KuwadoPresiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman dengan Gubernur Jakarta Joko Widodo saat peresmian RS Umum Pekerja di Cakung, Jakarta Utara, Selasa (8/4/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/5/2014). Dalam pertemuan itu, Jokowi akan meminta izin kepada Presiden SBY untuk cuti dari tugas Gubernur DKI Jakarta dalam rangka kegiatannya sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan.

"Tentu sebagai kepala daerah untuk mengajukan cuti atau nonaktif secara etika dan aturan memang harus seizin presiden sebagai kepala negara," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, saat dikonfirmasi, Selasa (13/5/2014).

Berdasarkan agenda kegiatan dari Biro Pers Istana, Jokowi akan menemui Presiden SBY pada pukul 13.00 WIB. Pertemuan SBY dengan Jokowi ini merupakan yang kali kedua. Pertemuan pertama dilakukan pada 23 Desember 2013.

Pekan lalu, Jokowi juga menyatakan keinginannya bertemu dengan SBY untuk membahas cutinya sebagai gubernur untuk kampanye pemilu presiden. "Bahkan, saya mau ketemu Presiden langsung untuk ngomongin ini lagi," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Sebelum menerima kedatangan Jokowi, Presiden SBY memulai kegiatannya di Istana pada pukul 10.00 WIB dengan melepas kontingen Indonesia yang akan berangkat ke Turnamen Thomas Cup dan Uber Cup Tahun 2014 di New Delhi, India.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013, Jokowi wajib mengajukan cuti kepada Mendagri dengan tembusan Presiden dalam jangka waktu 12 hari sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peraturan tersebut diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009, yakni "Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengajukan permohonan izin kepada presiden."

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X