Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Bogor, Pesaing Terkuat Suryadharma Ali Itu, Ditahan KPK...

Kompas.com - 09/05/2014, 10:58 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka, Kamis (8/5/2014) malam. Tak hanya menjadi "letupan" di ranah hukum, penangkapan Yasin ternyata berdampak hingga ke dunia politik.

Yasin diciduk tim penyidik KPK di kediamannya di Perumahan Yasmin Sektor II, Kota Bogor, Rabu (7/5/2014) malam. Ketua DPW Jawa Barat Partai Persatuan Pembangunan ini diduga terlibat suap terkait izin rancangan umum tata ruang di kawasan Bogor-Puncak-Cianjur.

Sesaat sebelum penangkapan Yasin, penyidik lembaga "anti-rasuah" itu menangkap anak buah Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan pegawai PT BJA Franciskus Xaverius Yohan Yhap.

Ketua KPK Abraham Samad, saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, mengatakan, penyidik KPK menemukan uang tunai Rp 1,5 miliar saat menangkap Yasin. KPK juga menduga, sebelumnya Yasin menerima uang Rp 3 miliar. Dengan demikian, total suap diduga mencapai Rp 4,5 miliar.

Tertangkapnya Yasin sontak membuat PPP terkejut. "Begitu mendengar kabar tertangkapnya Yasin, para pengurus DPP langsung melakukan doa bersama agar Yasin diberikan ketabahan," kata Wakil Sekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha, Kamis.

Selain itu, Syaifullah juga menyatakan, partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Yasin untuk menghadapi persidangan kelak. Namun, diberikan atau tidaknya bantuan hukum itu akan tergantung pada permintaan Yasin.

The Future Leader PPP

Nama Yasin mencuat ketika PPP terjerembab dalam konflik internal partai beberapa waktu lalu. Pemicu konflik ditengarai akibat kedatangan tiba-tiba Ketua Umum DPP Suryadharma Ali di tengah orasi bakal calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dalam masa kampanye di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Menanggapi manuver Suryadharma, Yasin menjadi satu dari 26 DPW PPP yang menyatakan mosi tidak percaya kepada Suryadharma selaku ketua umum. Mereka meminta Suryadharma mengklarifikasi kedatangannya yang mengejutkan dalam kampanye akbar Gerindra.

Mosi tidak percaya itu pun dibalas Suryadharma dengan pemecatan terhadap Yasin dan kawan-kawan. Mereka yang dipecat adalah Waketum PPP Suharso Monoarfa beserta empat ketua DPW PPP termasuk Yasin, serta Sekjen DPP PPP Romahurmuziy alias Romy.

Aksi ini pun dibalas Yasin dan rekan-rekannya dengan memberhentikan sementara Suryadharma sebagai ketua umum partai. Pemberhentian dilakukan melalui rapat pimpinan nasional yang segera direspons menteri agama itu sebagai "rapimnas liar". Waketum DPP PPP Emron Pangkapi didapuk menjadi ketum interim.

Kisruh internal PPP itu juga membuat Ketua PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang dikenal dengan sapaan Haji Lulung ikut campur. Di kantor DPP PPP, Lulung sempat bersitegang dengan Yasin dan menuding Yasin berambisi menjadi ketua umum.

"Ini Rachmat Yasin cuma mau jadi ketua umum. Mau jadi ketua umum kok caranya seperti itu," kata tokoh Betawi yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu di "markas Diponegoro". Namun, konflik itu berujung damai. Posisi Suryadharma sebagai ketum dipulihkan, meski masa jabatannya dipangkas setahun lebih cepat menjadi Oktober 2014 dengan percepatan muktamar.

Nama Yasin memang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk bersaing dengan Suryadharma memperebutkan kursi ketua umum dalam muktamar yang sedianya diselenggarakan paling lambat sebulan setelah Pemilu Presiden 2014.

Karenanya, Waketum DPP PPP Achmad Dimyati Kusumah pun mengaku, partainya tak menyangka Yasin dijerat KPK. "Beliau termasuk kader yang potensial dan cerdas, serta calon ketua umum PPP pada masa depan," kata anggota komisi III DPR itu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com