Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Nasdem Merasa Dicurangi di Pileg

Kompas.com - 29/04/2014, 17:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristanto merasa partainya telah dicurangi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Hasto menengarai ada penggelembungan suara.

"Tadi pagi kami secara khusus berkoordinasi dengan Lisence Officer KPU, PDI-P, dan Partai Nasdem. Hari ini kami menyatakan telah terjadi darurat rekapitulasi penghitungan suara pemilu," kata Hasto di Media Centre JKW4P, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014).

Hasto menilai, ada suatu cara sistematis untuk melakukan kecurangan, yakni dengan mengunakan instrumen daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, ada kecenderungan secara masif partisipasi dalam DPT mengalami penurunan. Namun, ketentuan mengenai cadangan surat suara justru digelembungkan.

"Partisipasi DPT turun, tapi partisipasi nasional justru naik 72 persen, bahkan ada yang mencapai 80 persen. Apa yang terjadi, yaitu dengan penggelembungan surat suara," ujarnya.

Karena indikasi penggelembungan suara ini, menurut dia, suara PDI-P di pemilu legislatif menjadi turun cukup signifikan. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh PDI-P, berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh KPU.

"Kami harusnya bisa mendapatkan 116-124 (kursi) berdasarkan hasil simulasi sebelumnya, tetapi kemudian realitas yang ada hanya 112 kursi, demikian Partai Nasdem," ujarnya.

Salah satu contohnya, kata Hasto, terjadi di salah satu daerah pemilihan Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Menurut Hasto, telah terjadi penggelembungan sebanyak 38.000 surat suara di Sumatera Selatan, sementara di Sumatera Utara terjadi penggelembungan sebanyak 62.000 surat suara.

"Modusnya adalah penggunaan DPT khusus, tambahan, dan tambahan khusus yang berdampak pada besarnya surat suara sisa yang dipakai," katanya.

Hasto mengatakan, baik PDI-P dan Nasdem sudah mempunyai data-data lengkap mengenai kecurangan yang terjadi. Nantinya, data-data tersebut akan dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperkarakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com