Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hubungan PKB dan Rhoma Irama Sudah Selesai"

Kompas.com - 27/04/2014, 15:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar meminta semua pihak tenang menyikapi soal batalnya raja dangdut Rhoma Irama maju sebagai bakal calon presiden. Menurut Marwan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah bertemu empat mata dengan Rhoma dan meluruskan kabar yang berkembang.

Di dalam pertemuan itu, lanjutnya, Muhaimin menjelaskan kondisi PKB saat ini menyangkut masalah koalisi. Di sana, Rhoma juga meminta kepastian pencalonannya.

"Sudah dijelaskan bahwa kami sudah berusaha dan Rhoma memahaminya. Jadi, secara organisasi, hubungan PKB dan Rhoma sudah selesai," kata Marwan saat dihubungi, Minggu (27/4/2014).

Marwan mengungkapkan, awalnya PKB menawarkan tiga bakal calon presiden yang bakal diusung, yakni Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Jusuf Kalla, kepada mitra-mitra koalisi. Namun, dia meminta pendukung Rhoma jangan menyalahkan PKB jika ternyata mitra koalisi tidak tertarik.

"Kalau mitra koalisinya tidak mau, ya jangan salahkan kami. Yang jelas, kami sudah menawarkan nama Bang Haji Rhoma Irama ke partai-partai yang menjalin komunikasi dengan PKB. Tapi kalau mereka tidak mau, mau diapakan?" ujarnya. 

Sebelumnya, Rhoma Irama melalui pendukungnya yang tergabung dalam Riforri (Rhoma Irama For Republik Indonesia) mengancam menarik dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Riforri menyampaikan tiga poin yang harus dipenuhi PKB agar Rhoma tidak menarik dukungannya.

Pertama, Rhoma akan menarik dukungan bila PKB tidak konsekuen dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama untuk mencapreskan Haji Rhoma Irama pada 2014. Kedua, Rhoma Irama minta harus dilibatkan dalam menjalin koalisi dengan partai mana pun. Jika tidak dilibatkan, maka penyanyi dangdut ini tetap akan mencabut dukungan kepada PKB. Adapun poin ketiga, Rhoma Irama menyatakan bakal berjuang untuk umat Islam dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kesempatan itu, Rhoma berhalangan hadir pada jumpa pers tersebut. Tim sukses menyatakan akan menunggu ketegasan PKB dalam waktu dua minggu. Jika nama Rhoma tidak terdaftar sebagai capres dari PKB tanpa diskusi sebelumnya, maka Rhoma akan menarik dukungannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com