Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Diundang ke Mukernas Sebagai Menteri Agama

Kompas.com - 23/04/2014, 13:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali diudang ke musyawarah kerja nasional (Mukernas) III, Rabu (23/4/2014), di Cisarua, Bogor, bukan sebagai Ketua Umum. Dia justru diundang sebagai kader PPP yang menjabat di dalam pemerintahan.

"Kemarin memang diundangnya sebagai Menteri Agama, yang di dalam ketentuan kita, dalam Mukernas bisa juga diundang pejabat PPP yang menjabat di pemerintahan, di mana Pak Suryadharma adalah salah satunya," kata Sekretaris Jendral PPP Romahurmuzy di Hotel Seruni, Bogor, sesaat sebelum penyelenggaraan mukernas.

Suryadharma memang sebelumnya sempat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua Umum oleh kubu Romahurmuziy. Namun fatwa ketua Majelis Syariah DPP KH Maemoen Zubair dalam pertemuan Ishlah semalam menyatakan, tidak ada pemecatan atau pun rolling jabatan. Dia mengharapkan jabatan para petinggi PPP yang sempat dipecat kembali seperti sediakala.

Romy pun beralasan fatwa terbut memang sudah diterima oleh kedua belah pihak. Namun proses penerapannya harus dilakukan melalui mekanisme administratif, sehingga selama mekanisme itu belum dilakukan, Surydharma masih berstatus diberhentikan sementara.

"Memang fatwa itu benar, tapi sebagai sebuah fatwa harus ada mekanisme administratif organisasinya. Nanti itulah salah satu yang akan dilakukan di Mukernas ini," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, di lokasi penyelenggaraan Mukernas memang tidak terlihat satupun spanduk yang bergambar Suryadharma. Di ruang Mukernas, justru tampak foto Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi yang ditulis sebagai Plt. Ketua Umum. Sebelumnya Emron memang sempat didaulat menjadi Ketua Umum menggantikan posisi Suryadharma.

Suryadharma sendiri sudah hadir di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB. Dia menaiki mobil RI 33, mobil dinas yang digunakannya untuk menjalankan aktivitas sebagai Menteri Agama.

Drama politik dalam internal PPP berawal ketika Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 pada Minggu (23/4/2014). Suryadharma juga menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Pengurus lain di PPP menilai tindakan Suryadharma itu menyalahi hasil Mukernas III PPP. Mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan bakal capres yang ada, tetapi tidak ada nama Prabowo.

Drama Politik terus meruncing saat Suryadharma Ali memecat sejumlah pengurus PPP dan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Kantor DPP PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com