Aburizal dan Mahfud Akui Cocok, Makan Siang Bersama di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan salah seorang calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud MD, Sabtu (19/4/2014) siang, bertemu di sebuah restoran di Bali. Dari jamuan makan siang sekitar 1 jam 15 menit itu, keduanya merasa cocok. Meski demikian, langkah menggandengkan keduanya masih terlalu dini.

"Pak Ical merasa cocok dengan saya dan saya juga merasa cocok dengan Pak Ical," kata Mahfud yang dihubungi Kompas, Sabtu malam, di Jakarta.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengelak saat ditanya apakah kecocokan yang dimaksud itu terkait kemungkinan keduanya menjadi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung bersama Partai Golkar dan PKB.

"Pak Ical tidak berbicara soal capres atau cawapres. Namun, saya tegaskan, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena itu, Pak Ical akan ke Pak Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)," ujar Mahfud yang mengaku diizinkan oleh PKB untuk melakukan kontak politik dengan siapa pun untuk pemilihan presiden mendatang.

Menurut Mahfud, dalam perbincangan setelah makan siang, Ical yang didampingi petinggi Golkar, Sharif Cicip Sutardjo, dan pengusaha Erwin Aksa menjelaskan, partainya saat ini sudah mengantongi 108 kursi di DPR. ”Masih ada sekitar 7 kursi yang akan bertambah. Jadi, kalau mendapatkan 7 kursi lagi, jumlah kursi Golkar 115. Ini bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri," tutur Mahfud yang datang ditemani seorang ajudan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, selama ini Mahfud memang termasuk tokoh yang sering disebut-sebut selain Pramono Edhie Wibowo dan Soekarwo.

Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar, Ical sebagai capres harus membuka peluang sebesar-besarnya kepada siapa pun yang akan memperkuat pasangan tersebut.

Tunggu perkembangan

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menyatakan kesiapannya jika diminta mendampingi Joko Widodo sebagai wapres. Sebagai anak bangsa yang ingin berbakti, Kalla mengaku siap setiap saat mengabdi.

Sejauh ini Kalla mengatakan masih menunggu dan melihat perkembangan, termasuk dari sejumlah partai. "Kalau siap, ya, sebagai anak bangsa kita harus siap kapan saja. Kalau itu untuk bangsa, kita semua harus siap. Namun, kita lihat saja perkembangan yang terjadi. Sejauh ini saya belum bertemu Ibu Mega, Jokowi, jadi kita tunggu saja," katanya.

Ditanya soal rencana pertemuan antara dirinya, Megawati, dan Jokowi di Bali, Kalla mengaku belum tahu dan belum mendapat kabar. Kalla juga mengatakan akan ada perkembangan dari sejumlah partai, termasuk soal koalisi, dalam beberapa hari ke depan.

"Kemarin, kan, PPP sudah, besok akan ada partai lain. Lihat saja perkembangan. Politik di Indonesia berubah sangat cepat, jadi tunggu saja,” ujar Kalla.

Dalam acara Temu Tokoh dan OSIS Nasional di Aula SMP Athirah, Makassar, Kalla menjawab sejumlah pertanyaan peserta. Dalam tanya jawab soal kepemimpinan, Kalla, antara lain, mengatakan pentingnya persatuan dan kebersamaan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Sejauh ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang dilaporkan akan bertemu Kalla, tengah memanfaatkan libur panjang bersama keluarganya di Bali hingga Senin (21/4).

Dukungan alumni ITB

Di Jakarta, Sebanyak 464 alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tersebar di sejumlah daerah dan negara mengumpulkan petisi untuk mendukung capres PDI-P, Joko Widodo.

Ammarsjah, alumnus Jurusan Elektro ITB tahun 1984, yang pernah dipenjara rezim Orde Baru, dalam jumpa pers bersama ratusan alumnus, Sabtu, mengatakan, untuk kedua kalinya, alumni ITB membuat petisi setelah pada 1998 membuat langkah serupa dengan membuat pernyataan menolak Presiden Soeharto.

"Kami membuat petisi pada 11 Februari 1998 yang ditandatangani 234 alumnus ITB. Kami memberikan dukungan kepada Jokowi karena dirinya adalah simbol putusnya kekuasaan orang-orang Orde Baru. Saat ini adalah momen untuk memutus hubungan dengan rangkaian kekuasaan masa lalu yang menindas rakyat dan masih berusaha memimpin negara ini," ungkapnya.

Ammarsjah menyatakan, dukungan kepada Jokowi didasari pelaksanaan 15 tahun reformasi yang telah berlalu, tetapi negara dan pemerintahan belum juga mampu berjalan ke arah cita-cita proklamasi negara Republik Indonesia. Korupsi kian marak dan merajalela, kepastian hukum tidak ditegakkan, berkembangnya sikap tidak menghargai toleransi yang menimbulkan rasa cemas, dan ketakutan kelompok minoritas.

"Rekam jejak dan integritas Jokowi telah menginspirasi dan memberikan harapan. Kami percaya Jokowi akan mengutamakan dialog ketimbang monolog, menjauhkan kita dari ketakutan dan teror, menegakkan kemanusiaan dan penghormatan hak asasi manusia, memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang, serta memastikan tidak ada yang terabaikan,” ujar Ammarsjah.

Firdaus Ali, alumnus Jurusan Teknik Lingkungan 1982, yang mengajar di sebuah perguruan tinggi negeri, menambahkan, banyak alumnus yang jadi pegawai negeri memberikan dukungan diam-diam. "Kami mendukung Jokowi karena mendukung perubahan. Kalau kelak Jokowi menyimpang, kami akan bertindak tegas. Dalam diskusi dengan mahasiswa, yang umumnya lahir tahun 1990-an dan tak mengalami represi serta kekerasan Orde Baru, banyak yang mengidamkan pemimpin hebat, tegas, dan berani," kata Firdaus.

Ketua Dewan Kehormatan PDI-P Sidarto Danusubroto bersama Pramono Anung, yang hadir, menyambut baik petisi para alumnus ITB tersebut.

Hatta dan Anis juga dikaji

Menyusul penolakan mahasiswa ITB terhadap Jokowi karena tak ingin ada politisasi di Kampus ITB, Senat Akademik ITB akan mengeluarkan keputusan soal netralitas kampus menghadapi pilpres. Kedatangan Jokowi ke ITB sebenarnya untuk penandatanganan nota kesepahaman (MOU) penyelesaian masalah tata kota dan pariwisata di Jakarta, selain memberikan kuliah umum.

Menurut Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni Hasanuddin Zainal, perlu dipahami makna netralitas itu bisa netral dengan sepenuhnya menerima semua calon presiden atau netralitas yang steril. "Artinya, tak menerima semua capres. Namun, sebuah perguruan tinggi seharusnya menerima semua capres untuk diuji secara akademik atau ilmiah," ujarnya.

Menurut dia, rektorat juga tengah mengkaji rencana salah satu himpunan mahasiswa yang akan mengundang Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. (ONG/REN/HAR)