Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Mau Menang, Jokowi Harus Pilih Jusuf Kalla"

Kompas.com - 14/04/2014, 20:52 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai, bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, harus menggandeng politisi senior Partai Golongan Karya, yang juga Wakil Presiden 2004-2009, Jusuf Kalla, jika ingin memenangkan Pemilihan Presiden 2014. Menurutnya, Jusuf Kalla merupakan sosok yang pas untuk mengimbangi Jokowi di dalam pemerintahan.

"Dia (Joko Widodo) harus memilih Jusuf Kalla kalau mau menang," ujar Arbi, saat ditemui dalam acara Dialog Interaktif Suksesi Kepemimpinan Nasional di Tengah Capres Bermasalah", di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2014).

Arbi mengatakan, secara popularitas, Jokowi memiliki keunggulan dibanding capres lainnya. Namun, menurutnya, Gubernur DKI Jakarta itu belum memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan dalam skala nasional. Jokowi harus memiliki wakil yang paham dan mengerti soal kebutuhan Jokowi dalam memerintah.

Menurut Arbi Sanit, ada sejumlah hal yang perlu dilengkapi oleh Jokowi, di antaranya soal strategi mengurusi persoalan makro-ekonomi nasional dan makro-ekonomi global, serta soal politik internasional terkait politik, militer, dan ekonomi.

Arbi berpendapat, Jusuf Kalla adalah sosok yang tepat untuk melengkapi kekurangan Jokowi tersebut.

Ia tak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa Jokowi tak cocok bila dipasangkan dengan Jusuf Klla karena alasan senioritas. Menurut Arbi, pasangan capres dan cawapres justru harus diwakili oleh dua generasi.

Jusuf Kalla, kata dia, adalah tokoh dari generasi senior yang cocok untuk mendampingi Jokowi. Jika Jokowi dan Jusuf Kalla terpilih, lanjut Arbi, Kalla akan bertugas menjadi pembuat inisiatif, usul, dan ide-ide untuk membantu kerja Jokowi. Keputusan tetap di tangan Jokowi sebagai presiden.

"Pengambil keputusan tetap di presiden," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com