Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Partai Papan Tengah Akan Bersikap Pragmatis

Kompas.com - 13/04/2014, 10:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai papan tengah memiliki dukungan suara yang cukup signifikan berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Kondisi ini membuat mereka cenderung berpikiran pragmatis. Partai papan atas diharapkan bijak menggandeng partai tersebut dalam koalisi di pemerintahan.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/4/2014). Menurut Arie, pragmatisme parpol itu disebabkan karena suara mereka cukup untuk mendukung partai papan atas yang mengusung capres.

“Selisih perolehan dukungan mereka kan bersaing, sehingga mereka akan merasa menjadi rebutan partai papan atas,” kata Arie.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat Kompas, sejumlah partai papan tengah tersebut yaitu Partai Amanat Nasional (7,35 persen), Partai Keadilan Sejahtera (6,98 persen), Partai Persatuan Pembangunan (6,81 persen), Partai Nasdem (6,75 persen) dan Partai Hanura (5,17 persen).

Arie mengatakan, saat ini sejumlah elit partai papan atas masih terus melakukan penjajakan dengan sejumlah elit partai politik lain. Hal itu dilakukan guna memetakan kemungkinan koalisi yang akan terjadi di pemerintahan nanti.

“Tapi ini masih manuver awal yang dilakukan elit parpol. Hasilnya masih bisa berubah tergantung hasil akhir penghitungan suara pemilu nanti,” katanya.

Dari sejumlah manuver yang ada, baru Nasdem yang menyatakan diri berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden. Menurut Arie, kedua partai itu memiliki kemiripan platform, sehingga mereka mampu menjalankan pemerintahan yang efektif.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, kesepakatan koalisi diambil sambil menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami, Partai Nasdem, sepakat merapatkan barisan persiapan mendukung calon presiden dari PDI-P yang tepat berada di samping kanan saya, Mas Joko Widodo," kata Surya Paloh dalam konferensi persnya di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014).

Paloh menjelaskan, dukungan ini akan terus dibahas lebih lanjut di internal partai maupun dengan pihak luar partai selama dua hingga tiga hari ke depan. Adapun pihak luar partai yang dimaksud oleh Paloh adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Paloh, keputusan Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan PDI-P karena sama-sama memiliki platform dan garis perjuangan untuk melakukan perubahan serta restorasi bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi.

Selain itu, kata dia, Partai Nasdem juga bertekad untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia Hebat sesuai dengan tagline yang diusung PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com