Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Akan Bahas Cawapres Jokowi dengan Megawati

Kompas.com - 12/04/2014, 15:29 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengaku belum menentukan sikap apakah partainya akan mengusung bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi. Paloh mengatakan, hal itu akan dibahas lebih lanjut dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Apakah Nasdem akan berupaya atau meminta keikutsertaan mendampingi capres ini (Jokowi) dengan menempatkan posisi wakilnya sebagai cawapres? Ini masih tahapan diskusi pemikiran," kata Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (12/4/2014).

Paloh mengatakan, Partai Nasdem nantinya bisa saja mengajukan cawapres dari kalangan internal maupun eksternal partai. Pembahasan mengenai cawapres untuk Jokowi itu pun akan dilakukan dalam dua hingga tiga hari ke depan bersama Megawati.

"Sedang intensif dipikirkan dan akan saya bicarakan nanti bersama-sama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri," tegas Paloh.

Seperti diketahui, Partai Nasdem resmi berkoalisi dengan PDI-P dalam mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, kesepakatan itu diambil sambil menunggu hasil hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Paloh menjelaskan, dukungan ini akan terus dibahas lebih lanjut di internal partai maupun dengan pihak luar partai selama dua hingga tiga hari ke depan. Adapun pihak luar partai yang dimaksud oleh Paloh adalah Megawati.

Menurut Paloh, keputusan Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan PDI-P karena sama-sama memiliki platform dan garis perjuangan untuk melakukan perubahan serta restorasi bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Selain itu, kata dia, Partai Nasdem juga bertekad untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia Hebat sesuai dengan tagline yang diusung PDI-P.

Partai Nasdem, lanjut Paloh, juga ingin bersama PDI-P memperkokoh pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial. Selain Paloh dan Jokowi, pertemuan itu turut dihadiri oleh Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Pertemuan yang tertutup bagi awak media itu berlangsung selama lebih kurang 75 menit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com