Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Pemerintahan SBY-Boediono dan Demokrat Tak Mencapai Kepuasan

Kompas.com - 02/04/2014, 16:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB), responden yang merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono sedikit lebih banyak dibanding mereka yang puas.

Peneliti PDB, Agus Herta Sumarto, mengatakan, sebanyak 45,7 persen masyarakat mengaku tidak puas dengan pemerintahan SBY-Boediono dan 3,3 persen lainnya mengaku sangat tidak puas.

"Artinya, pemerintahan SBY-Boediono dan Partai Demokrat tidak mencapai kepuasan, cenderung menurun. Beda dengan 2009 (pemerintahan SBY-Jusuf Kalla)," ujar Agus saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Mereka yang merasa puas dengan pemerintahan SBY, menurut survei PDB, ialah sebanyak 45,2 persen. Adapun yang menjawab sangat puas hanya 1,3 persen responden. Sisanya, mereka mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Ketidakpuasan ini juga yang melatarbelakangi naiknya tokoh dan partai lain, seperti Jokowi, PDI-P, dan Golkar," ujar dia.

Agus menilai, ketidakpuasan terhadap pemerintahan SBY-Boediono disebabkan oleh kinerja pemerintahan yang buruk di berbagai faktor. Dalam masalah ekonomi, misalnya, pemerintahan SBY-Boediono dinilai telah menciptakan pertumbuhan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan.

"Dalam masalah hukum juga, banyak masyarakat yang mengetahui kalau jajaran SBY dan Partai Demokrat tersandung kasus korupsi," ujar dia.

Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014 atau sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of error kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pihak PDB mengaku membiayai survei sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com