Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Minta Jangan Cari-cari Kesalahan Penggunaan Fasilitas Negara oleh SBY

Kompas.com - 27/03/2014, 19:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta agar media tidak mempermasalahkan penggunaan fasilitas negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat kampanye ke Lampung, Rabu (26/3/2014) kemarin.

Prabowo mengatakan, ia tidak tahu bahwa SBY pergi ke Lampung dengan pesawat yang dibiayai negara dalam rangka kampanye. Calon presiden dari Partai Gerindra itu menduga kepergian Presiden itu dalam rangka untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden.

"Apa ya? Saya kira pasti ada tugas presiden yang dilaksanakan. Tidak ada masalah, saya kira tidak ada masalah," kata Prabowo kepada wartawan, Kamis (27/3/2014) di Jakarta.

Wartawan kemudian menjelaskan kepergian SBY ke Lampung dalam rangka kampanye. Atas hal ini, Prabowo meminta agar wartawan tidak mencari-cari kesalahan dalam hal tersebut. "Kita jangan cari-cari kesalahan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono terbang ke Lampung untuk melakukan kampanye Partai Demokrat. Perjalanan ke Lampung dilakukan seusai Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Negara. Perjalanan dengan menggunakan pesawat tersebut dibiayai oleh negara.

"Yang jelas perjalanan Presiden dari satu titik ke titik lainnya itu tak lepas dari posisinya sebagai presiden, termasuk pesawat itu," ujar Djoko di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (26/3/2014).

Djoko mengatakan, perjalanan Presiden dari Jakarta sampai ke tempat tujuan masih menjadi tanggungan negara karena posisi presiden yang tak bisa dilepaskan. Begitu Presiden sampai di lokasi acara dan berganti seragam Partai Demokrat, Djoko mengatakan, hal itu menjadi tanggungan partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com