Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI: Metro TV Tak Proporsional Beritakan Nasdem

Kompas.com - 18/03/2014, 13:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Penyiaran Indonesia menemukan adanya pemberitaan suatu partai yang sangat mencolok di televisi swasta. Menurut Ketua KPI Judhariksawan, televisi tersebut tidak proporsional dalam memberitakan suatu partai selama dua hari masa kampanye legislatif ini.

"Dari hasil pantauan kami pada hari pertama kampanye, adalah bahwa ada pemberitaaan partai yang sangat mencolok di satu televisi dan tidak proporsional dibandingkan partai lain," kata Judha di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Stasiun televisi yang dianggap tidak proporsional tersebut adalah Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut pemantauan KPI, katanya, Metro TV tidak proporsional jika dilihat dari durasi penayangan terkait Partai Nasdem. Dalam satu hari, Metro TV memberitakan Nasdem selama 34 kali atau 34 spot untuk Nasdem.

"Metro TV memberitakan PKS 9 spot sehari, Gerindra 7 spot, Hanura 1, PDIP 6, Golkar 6, Demokrat 8, PAN 2, dan Nasdem 34 kali," kata Judha.

Padahal, menurut Judha, aturan main iklan kampanye di lembaga penyiaran hanya diperbolehkan 10 spot per hari dengan durasi 30 detik per partai. Menurut pemantauan KPI, katanya, hampir semua partai memasang iklan lebih dari 10 spot di satu televisi dalam sehari selama masa kampanye ini. Rata-rata partai muncul dalam satu televisi selama belasan kali per hari. Hanya Nasdem, menurutnya, yang muncul hingga tiga puluhan kali dalam satu stasiun televisi.

"Nanti akan kami proses sesuai aturan dan akan jadi rekomendasi gugus tugas atas pelanggaran yang terjadi," kata Judha.

Dia lantas mengingatkan media untuk tetap menjaga independensi, netralitas, dan proporsionalitas dalam menyajikan pemberitaan selama masa kampanye.

"Karena KPU kan sudah membagi setiap hari seluruh partai aktivitas kampanye, agak heran saja jika ada partai yang tidak diberitakan, sementara partai lain durasi pemberitaannya melebihi kewajaran," kata Judha.

Mengenai hal ini, katanya, KPI sepakat dengan Dewan Pers untuk melakukan evaluasi khusus. Dalam waktu dekat, KPI bekerjasama dengan Dewan Pers akan menggelar diskusi mengenai ketaatan pemberitan Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com