Fitra: KPK "Zig-zag" Khusus Usut Century karena Korupsinya Berjemaah

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi menilai, ada korupsi berjemaah dari kasus Bank Century. Pasalnya, kata Ucok, Komisi pemberantasan korupsi (KPK) cukup alot didalam menangani berkas perkara Century ini.

"Saya kira KPK menerapkan sistem zig-zag khusus kasus Century. Karena yang saya lihat di sini kasusnya itu korupsi berjemaah," kata Ucok dalam dialog di Jakarta, Sabtu (8/3/2014).

Ucok mengatakan, strategi KPK yang menerapkan sistem zig-zag tersebut merupakan strategi khusus yang sengaja diterapkan. Dengan begitu, KPK bisa mengurut siapa-siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus yang sudah mencuat sejak 2005 ini.

Terdawa Budi Mulya, lanjut Ucok, adalah aktor awal dalam kasus ini. Persidangan Budi di Pengadilan Tipikor diharapkan menjadi pintu masuk untuk aktor-aktor lainnya.

"KPK makanya tidak langsung menembak siapa lagi tersangkanya, tetapi KPK memang mencoba untuk menargetkan dari para deputi yang lemah dulu seperti Budi Mulya," ujarnya.

"Budi Mulya itu akan menjadi jembatan untuk target-target yang lain. Kenapa Sri Mulyani tidak disebut? Karena Sri Mulyani sangat dimanjakan, padahal dia salah satu yang bertanggung jawab dengan bukti dan datanya. Saya lihat Sri sengaja dijadikan tameng oleh KPK nantinya untuk menangkap target besarnya," pungkas Ucok.

Seperti diberitakan, dalam surat dakwaan terhadap Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, nama semua anggota Dewan Gubernur BI yang saat itu menjabat disebut. Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI pun disebut hingga 67 kali.

Budi Mulya bersama Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Fadjrijah selaku Deputi Gubernur BI, dan Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur BI terlibat dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Sementara itu, Hartadi Sarwono selaku Deputi Gubernur BI, Muliaman Hadad selaku Deputi Gubernur BI, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur BI dianggap bersama-sama Budi Mulya terlibat dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan kepada aparat hukum untuk bekerja secara profesional. Heru juga mengingatkan, bisa saja nama Boediono tertulis di dalam dakwaan. Namun, hal itu tidak boleh diartikan langsung seolah Boediono terlibat atau bersalah. Sebuah kebijakan tidak boleh langsung dianggap kejahatan kecuali di dalam pelaksanaannya ada pihak yang menyelewengkan kebijakan itu.