Kompas.com - 20/01/2014, 22:11 WIB
Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali usai menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). KPK memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut sebagai saksi terkait kasus suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan tersangka Waryono Karno. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINWakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali usai menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). KPK memeriksa anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut sebagai saksi terkait kasus suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan tersangka Waryono Karno. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Zainuddin Amali mengaku dikonfirmasi tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan bahwa dia menerima uang dari Waryono Karno, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hal itu dikonfirmasikan penyidik KPK selama pemeriksaan Zainuddin sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Waryono, Senin (20/1/2014). Zainuddin diperiksa selama kurang lebih sembilan jam. "Ditanya apakah pernah menerima dari Sekjen ESDM, tidak ada," ujar Zainuddin di Gedung KPK seusai pemeriksaan.

Selain dikonfirmasi mengenai dugaan aliran uang dari Waryono tersebut, Zainuddin mengaku diajukan pertanyaan seputar tugas dan fungsinya sebagai pimpinan Komisi VII dan mengenai rapat-rapat terkait kegiatan hulu minyak dan gas yang dilakukan komisi tersebut. "Juga ditanya tentang perjalanan rapat-rapat yang ada di Komisi VII," ucapnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mengaku dikonfirmasi mengenai temuan KPK saat menggeledah ruangan kerjanya di Gedung DPR dan kediamannya di Cipinang Melayu, Jakarta, 16 Januari 2014. Menurutnya, barang yang disita penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut hanya dokumen berupa surat-surat.

"Cuma surat biasa, surat-surat ke dapil," tambahnya.

Mengenai dugaan aliran uang tunjangan hari raya (THR) ke Komisi VII DPR, Zainuddin juga membantahnya. Dia mengatakan bahwa aliran uang THR ke Komisi VII DPR itu hanya pengakuan sepihak mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menduga adanya kaitan antara uang yang ditemukan di Ruangan Waryono Karno dan uang THR kepada anggota Komisi VII DPR. Nilai uang di kantor Sekjen ESDM dan THR untuk anggota DPR itu sama-sama 200.000 dollar AS, atau sekitar Rp 2 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, menurut Abraham, nomor seri beberapa lembar uang yang ditemukan di kantor Sekjen ESDM itu identik dengan beberapa lembar uang yang diduga diberikan Rudi kepada anggota DPR.

THR ke anggota DPR

Sebelumnya, Rudi mengaku dalam persidangan kalau uang 200.000 dollar AS yang diterimanya dari Deviardi telah diberikan kepada Komisi VII DPR sebagai uang THR. Uang tersebut, menurut Rudi, dia berikan ke Komisi VII DPR melalui anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat Tri Yulianto.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Tri. Mereka diperiksa sebagai saksi bagi Rudi beberapa waktu lalu. KPK juga menggeledah ruangan kerja dan kediaman keduanya. Kepada media, Sutan dan Tri juga membantah adanya aliran uang THR tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X