Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyono Tak Gentar Hadapi Somasi SBY

Kompas.com - 30/12/2013, 09:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono, mengaku tak gentar dengan dua somasi yang dilayangkan kuasa hukum keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang. Sri mengatakan, ia telah menerima dua surat somasi, yaitu pada tanggal 14 dan 20 Desember 2013. Menurut dia, jika hingga panggilan ketiga ia tak merespons somasi tersebut, maka kasus ini akan dibawa ke ranah hukum.

Hingga saat ini, ia mengaku belum merespons somasi tersebut. Sri mengatakan, somasi dilayangkan tanpa surat kuasa dari Presiden SBY kepada Palmer. Somasi ini berkaitan dengan tulisan yang di-posting Sri Mulyono di Kompasiana, dengan judul "Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap". Palmer menyayangkan, Mulyono menggunakan kata "memerintahkan" dalam tulisannya.

"Saya tidak gentar, malah menunggu. Saya ingin membuka apakah ini benar perintah SBY atau bukan (penetapan tersangka Anas). Saya diminta klarifikasi, memberikan penjelasan, serta bukti-bukti. Kalau tidak, maka tanggal 8 Januari kata pengacaranya, Palmer, akan dibawa ke ranah hukum," kata Sri, saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/12/2013).

Dalam tulisannya itu, Sri menulis bahwa SBY memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Anas Urbaningrum, saat itu Ketua Umum Partai Demokrat, lewat pidato di Jeddah, Arab Saudi.

"Saya punya bukti-buktinya berupa pemberitaan dari media online. Kata-kata Pak SBY dari pidatonya, yang intinya, 'Dari Tanah yang Mulia ini, saya mohon kepada KPK untuk memberikan konklusi dan tuntas terhadap kader-kader Demokrat yang dipandang bermasalah. Kalau dinyatakan salah, kami terima sebagai sebuah kesalahan. Kalau tidak salah, kenapa tidak salah?" kata Sri menirukan isi pidato SBY.

Ia menilai, kata-kata SBY itu merupakan perintah kepada KPK terkait status tersangka Anas. Namun, ia mengaku tak memiliki rekaman audio pidato tersebut. "Saya cari-cari belum ketemu, semoga nanti ketemu," katanya.

Saat ini, menurut dia, ada 20 pengacara yang siap mendampinginya jika memang keberatan dari pihak SBY berlanjut ke jalur hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com