Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I: Laporan Komnas Perempuan Janggal

Kompas.com - 12/12/2013, 11:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mempertanyakan aduan Komnas Perempuan terkait empat anggota Komisi I DPR yang diduga melakukan pelecehan secara verbal terhadap perempuan kandidat komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam uji kelayakan dan kepatutan beberapa bulan lalu. Menurut Mahfudz, ada sejumlah kejanggalan dalam laporan tersebut.

"Saya siang ini akan minta ketemu pimpinan BK. Ada banyak kejanggalan dari aduan ini," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Kejanggalan pertama, kata Mahfudz, proses uji kelayakan dan kepatutan telah berlangsung lima bulan lalu, tetapi dugaan pelecehan tersebut baru dilaporkan saat ini. Dengan proses yang dilakukan secara terbuka, menurut Mahfudz, komplain bisa dilakukan saat itu juga.

"Kedua, laporan ini dilakukan beberapa orang mengatasnamakan masyarakat. Padahal, calon anggota KPI sendiri tidak pernah mengeluh, saya sudah cek satu-satu," ujarnya.

Ketiga, Mahfudz juga mempertanyakan sikap Komnas Perempuan yang tidak melakukan klarifikasi terlebih dulu terhadap Agatha Lily, anggota komisioner terpilih, sebagai pihak yang dilaporkan. 

"Kejanggalan lain, setelah Komisi I memutuskan hasil fit and proper test, memang ada manuver-manuver yang menggugat keabsahan fit and proper test itu," lanjut Wasekjen PKS itu.

Mahfudz mengatakan, ada tuntutan agar hasil uji kelayakan dan kepatutan komisioner KPI bisa diubah. Namun, ia menekankan, hasil tersebut tidak bisa diganggu gugat.

"Laporan ini, menurut saya, merupakan bagian kelanjutan manuver orang-orang yang tidak puas. Yang jadi korban adalah anggota Komisi I dan KPI. Orang-orang ini tertekan karena pemberitaan ini. Siapa pun yang manuver soal ini stop," katanya.

Sebelumnya, Komnas Perempuan mengadukan empat anggota Komisi I DPR ke Badan Kehormatan atas tuduhan pelecehan verbal terhadap salah satu calon komisioner KPI Agatha Lily. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan (Fraksi Partai Demokrat), anggota Komisi I Syahfan Badri Sampurno (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan anggota Komisi I Oheo Sinapoy (Fraksi Partai Golkar).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com