Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Tak Ada Pelecehan, Hanya Guyonan

Kompas.com - 11/12/2013, 19:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin merasa menjadi satu dari empat anggota dewan yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR atas dugaan pelecehan verbal terhadap kaum perempuan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, Hasanuddin menegaskan, hal itu adalah gurauan, bukan pelecehan.

Hasanuddin menceritakan pada bulan Juli 2013, Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPI. Ada 21 calon yang diuji komisi ini. Salah satunya adalah Agatha Lily, yang kini terpilih menjadi komisioner KPI.

"Pada saat saya memimpin, ada guyonan memang kepada ibu Lily. Saya merasa guyonan itu biasa karena Komisi I akrab sama Agatha Lily. Pasalnya, sebelum nyalon jadi anggota KPI, dia adalah tenaga ahli KPI selama tiga tahun," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Sebagai pimpinan, Hasanuddin mengaku tak hanya mengatur lalu lintas interupsi dan pertanyaan dari anggota Dewan. Tapi dia juga kerap mengeluarkan candaan untuk mencairkan suasana. Ketika itu, Hasanuddin mengaku bercanda soal nomor telepon.

"Saya dulu bercanda, nomor handphone diganti apa nggak kalau dipilih? Guyon, ketawa-ketawa. Ibu Lily memang masih lajang," ucapnya.

"Wah ini nanti kalau lulus makan-makan di mana? Ini dari anggota, ya guyonan," cerita politisi PDI Perjuangan.

Atas aduan Komnas Perempuan ke BK itu, Hasanuddin mengaku sudah menghubungi Lily. Berdasarkan pengakuan Lily, sebut Hasanuddin, tidak ada pelecehan yang terjadi. "Saya jadi bingung siapa sebenarnya yang melaporkan ini?" kata Hasanuddin.

Redaksi Kompas.com sudah menghubungi Agatha Lily berkali-kali dan mengirimkan pesan singkat. Namun, Lily masih belum memberikan respon. Salah satu staf KPI menyebutkan Lily kini tengah sibuk menyiapkan KPI Awards yang akan digelar besok, Kamis (12/12/2013).

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menuturkan, laporan ke BK dilakukan atas pengaduan masyarakat yang diterima pihaknya. Ada masyarakat, sebut Yuniyanti, yang mencermati uji kepatutan dan kelayakan KPI.

"Fit and proper test ini dianggap dianggap merendahkan perempuan dan bisa berujung pada peminggiran perempuan pada akses politik dan posisi-posisi strategis," ucap Yuniyanti.

Lebih lanjut, Yuniyanti meminta kepada BK DPR untuk membuat pakta integritas berbasis HAM dan gender untuk calon anggota Dewan. "Ini untuk memastikan anggota DPR punya perspektif HAM dan gender, bukan pelaku kekerasan/terindikasi terlibat dalam pelanggaran HAM dan gender," ucap Yuniyanti.

Belakangan, ketika dikonfirmasi, Agatha mengaku tidak pernah menerima pelecehan secara verbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com