Agatha Lily Mengaku Tak Pernah Direndahkan Komisi I DPR

“Tidak ada. Saya terkejut betul nama saya disebut sebagai orang yang digoda Komisi I saat fit and proper test. Saya baca di media online tentang pertanyaan menggoda, saya tidak merasa menerima pertanyaan itu,” ujar Agatha saat dihubungi, Rabu (11/12/2013).

Agatha membantah ada pertanyaan soal frekuensi dirinya pergi ke spa sebagai salah satu pertanyaan yang dianggap merendahkan kaum perempuan. Ia menuturkan, salah satu anggota DPR hanya sempat melontarkan canda soal nomor telepon.

“Dia hanya bilang jangan ganti nomor nanti. Saya menganggap hanya bercandaan untuk mencairkan suasana karena saya sudah ada kenal lama beberapa anggota Komisi I karena sudah sembilan tahun menjadi tenaga ahli di KPI,” ucap Agatha.

Menurut Agatha, terkait keterbatasan waktu, dia memilih berkonsentrasi pada pertanyaan soal penyiaran. Karena tidak merasa direndahkan, Agatha menegaskan, dirinya tidak pernah melapor ke Komnas Perempuan. Meski demikian, dia menghargai niat baik Komnas Perempuan yang hendak memperjuangkan hak perempuan.

“Saya juga begitu. Kalau saya merasa dilecehkan, saya sendiri yang akan bereaksi keras. Tapi, untuk yang ini tidak ada. Aneh rasanya kalau anggota Komisi I DPR justru melecehkan orang yang dia kenal sudah lama,” imbuhnya.

Agatha juga menyatakan siap mengklarifikasi hal ini kepada BK DPR. “Saya siap saja memberikan keterangan dan klarifikasi seperti yang saya ketahui,” katanya.

Komnas Perempuan mengadukan empat anggota Komisi DPR ke BK atas tuduhan pelecehan terhadapnya. Berdasarkan informasi, keempat nama itu yakni dua nama dari pimpinan Komisi I dan dua nama lainnya adalah anggota Komisi I. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan (Fraksi Partai Demokrat), anggota Komisi I Syahfan Badri Sampurno (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan anggota Komisi I Oheo Sinapoy (Fraksi Partai Golkar).

Baik Hasanuddin maupun Ramadhan Pohan sudah membantah tuduhan ini. Sementara dua anggota lainnya belum berhasil dihubungi.

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menuturkan, laporan ke BK dilakukan atas pengaduan masyarakat yang diterima pihaknya. Ada masyarakat, sebut Yuniyanti, yang mencermati uji kelayakan dan kepatutan KPI.

"Fit and proper test ini dianggap dianggap merendahkan perempuan dan bisa berujung pada peminggiran perempuan pada akses politik dan posisi-posisi strategis," ucap Yuniyanti.

Lebih lanjut, Yuniyanti meminta kepada BK DPR untuk membuat pakta integritas berbasis HAM dan jender untuk calon anggota Dewan. "Ini untuk memastikan anggota DPR punya perspektif HAM dan jender, bukan pelaku kekerasan atau terindikasi terlibat dalam pelanggaran HAM dan jender," ucap Yuniyanti.