Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Kompas.com - 03/12/2013, 19:34 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi di negara-negara di dunia pada tahun 2013. Dengan skor yang stagnan dari tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendongkrak IPK Indonesia.

"Upaya KPK dan Pengadilan Tipikor melakukan penegakan hukum dalam rangka memberantasan korupsi memberikan warna lain dalam skor CPI (Corruption Perception Index atau IPK) Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Sasongko, saat memaparkan hasil survei di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Dadang mengatakan, kontribusi tersebut terlihat dari sumber data yang diambil TI, seperti BF, IMD, dan WEF yang menunjukkan adanya peningkatan skor. Menariknya, keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi justru menguak kondisi korupsi di Indonesia di berbagai sektor dalam setahun seperti hukum, kepolisian, kejaksaan, politik (parpol dan parlemen), dan birokrasi untuk bisnis.

Dengan demikian, kata Dadang, sektor kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan bisnis menjadi sektor yang paling banyak dipersepsikan sebagai ladang korupsi. Bahkan, survei Global Index yang dijadikan salah satu sumber data oleh TI menunjukkan adanya penurunan skor 10 poin di sektor bisnis.

Menanggapi hal tersebut, staf ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Yunus Husein, mengakui bahwa IPK yang dikeluarkan TI meleset dari target yang telah ditentukan. Meski begitu, Yunus melihat hal tersebut secara optimistis terkait pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan KPK.

"Survei Doing Business-nya World Bank kemarin kan juga Indonesia peringkat 128 dari 185 negara," ucap Yunus.

Terkait dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, parpol serta parlemen, survei ini mengonfirmasi temuan TI Global Corruption Barometer yang menempatkan keempat sektor tersebut sebagai sektor yang paling korup. Dengan skala 0-5, skor semakin tinggi semakin korupsi, kepolisian menjadi yang terkorup dengan skor 4,5, diikuti parlemen (4,5), pengadilan dan kejaksaan (4,4), dan parpol (4,3).

Seperti diketahui, Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Berdasarkan hasil survei terhadap 177 negara, Indonesia mendapatkan skor IPK yang sama dengan tahun 2012, yaitu 32.

Secara global, Indonesia masuk dalam 70 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Sementara di regional Asia Pasifik, Indonesia masuk dalam 63 persen negara-negara yang memiliki skor IPK di bawah 50. Meski memiliki skor yang sama dengan tahun lalu, Indonesia naik empat peringkat di antara negara-negara lain dari 118 menjadi 114.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com