Kompas.com - 29/11/2013, 22:04 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).  KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).
EditorSandro Gatra

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad ingin institusi yang dipimpinnya memiliki perwakilan di daerah. Harapannya, jangkauan pemberantasan korupsi menjadi lebih luas.

"Itu bagus, dan kami memang memiliki keinginan ada KPK di daerah, meskipun tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Abraham Samad seusai menghadiri acara Indonesia Public Relations Awards & Summit (IPRAS) 2013 di Yogyakarta, Jumat (29/11/2013).

Menurut Abraham, untuk saat ini KPK belum mampu menjangkau ribuan kasus korupsi yang tersebar di berbagai daerah. Alasannya, jumlah penyidik KPK minim.

"Setiap hari kami menerima 30 sampai 40 kasus, bayangkan kalau sebulan saja sudah berapa. Sementara penyidik kami jumlahnya hanya 70 orang," katanya.

Dalam mengatasi hal itu, kata dia, untuk sementara KPK terpaksa menerapkan metode skala prioritas dalam penanganan kasus korupsi. Metode itu tetap dilakukan meskipun selama ini metode tersebut dinilai masyarakat sebagai tindakan tebang pilih.

"Metode skala prioritas mau tidak mau kami lakukan, karena kami tidak mungkin dapat menjangkau ribuan kasus dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Menurut dia, metode skala prioritas dengan memetakan kasus korupsi yang tergolong berskala besar. Indikatornya, kata dia, berdasar kepada siapa pelaku korupsi serta besaran jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kasus tersebut.

"Misalnya yang dilakukan oleh pejabat negara, serta jumlah kerugian yang ditimbulkan cukup signifikan. Untuk kasus korupsi yang tidak masuk skala prioritas di daerah, KPK tetap berkoordinasi dan memberikan supervisi terhadap upaya penegakan hukum," kata Abraham.

Seperti diberitakan, wacana pembentukan KPK di daerah sudah lama muncul. Pro-kontra muncul menyikapi wacana itu. Bagi yang mendukung, mereka ingin agar pemberantasan korupsi bisa lebih masif. Namun, bagi yang menolak memakai alasan anggaran akan membengkak. Selain itu, ada kejaksaan dan kepolisian yang bisa menangani kasus korupsi di daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.