PKS: KPK Daerah Harus Dibentuk

JAKARTA, MINGGU - Seusai sidang pleno Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-10, PKS menyatakan sikap politik terhadap kondisi aktual bangsa. Presiden PKS Tifatul Sembiring membacakan sikap politik partainya dalam konferensi pers di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (25/10).

Dalam pernyataan sikapnya, PKS memandang posisi KPK harus diperkuat peranannya dengan menghadirkan KPK di daerah-daerah dan penyediaan tenaga profesional.

Selain itu, KPK juga dapat masuk ke dalam masalah yang memiliki dampak besar bagi kehidupan bangsa seperti BLBI dan BUMN-BUMN strategis. "Dalam menghadapi krisis global, PKS mengapresiasi kebijakan yang telah diambil pemerintah dan BI yang cukup efektif meredam kepanikan," ujarnya.

Tifatul juga mengatakan dalam jangka pendek perlu diupayakan langkah untuk mendukung sektor riil seperti stabilisasi harga, fasilitasi pengembangan pasar ekspor alternatif, menurunkan harga BBM. "Langkah yang sudah dirintis pemerintah RI saat menghadapi krisis 1998 untuk jangka panjang dapat dilakukan melalui penerapan UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk)," ujar Tifatul.

PKS juga menyatakan dukungan atas pengesahan RUU Pornografi untuk melaksanakan komitmen Pancasila, UUD 1945 dan meningkatkan kualitas seni budaya dan moralitas bangsa dalam semangat menghormati Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, dikatakan Tifatul akan pentingnya mengawasi realisasi pelaksanaan APBN 20 persen untuk pendidikan nasional agar tidak menjadi lahan korupsi baru.

Dalam sikap politiknya, PKS mendesak PT. Lapindo Brantas untuk lebih bertanggung jawab terhadap korban-korban kasus lumpur Lapindo. "Kami juga mendesak Presiden untuk segera merevisi Keppres tentang perluasan peta daerah terdampak," jelas Tifatul.

Disebutkan juga dalam butir terakhir mengenai pertimbangan koalisi PKS yakni akan berkoalisi dengan berbagai komponen bangsa yang sejalan dengan platform PKS untuk membangun Indonesia. "PKS akan berkoalisi dengan pihak-pihak yang reformis dan anti korupsi, sungguh-sungguh berjuang untuk kesejahteraan bangsa dan mampu mengelola pemerintahan dan negara secara profesional," ujar Tifatul.