Bebas Tugaskan Pimpinan, Ombudsman Dikritik

Kompas.com - 27/11/2013, 15:17 WIB
Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana KOMPAS.COM/Sandro GatraKetua Ombudsman Danang Girindrawardana
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan pimpinan Ombudsman RI di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2013), layaknya persidangan. Rapat tersebut membahas sikap Ombudsman ketika memproses dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Wakil Ketua Ombudsman, Azliani Agus dengan tuduhan melakukan penamparan terhadap petugas bandara.

Sebagian besar anggota DPR membela Azliani yang pernah menjadi anggota DPR. "Apakah benar penamparan itu terjadi? Kami ingin ada obyektivitas di situ," ujar Ketua Komisi II Agun Gunanjar.

Agun mengkritik keputusan rapat pleno Ombudsman yang tidak memberikan ruang kepada Azliani untuk menyampaikan klarifikasi. "Sepatutnya dia diberikan tempat untuk menjelaskan dulu," ucap politisi Partai Golkar itu.

Anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Yandri Susanto menganggap keputusan Ombudsman RI yang membebas tugaskan Azliani terlalu terburu-buru. Atas keputusan itu, ia mempertanyakan reputasi Ombudsman. Bahkan, ia menyebut pemberhentian sementara Azliani merupakan keputusan "banci" yang terbawa arus opini. Padahal, kata dia, aksi penamparan belum tentu terjadi.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana menjelaskan, hingga saat ini belum ada sanksi yang diberikan kepada Azliani karena masih menunggu laporan majelis kehormatan. Menurut Danang, pihaknya hanya membatasi kewenangan Azliani dalam bidang pengawasan dan supervisi demi menjaga nama baik Ombudsman.

"Beliau tetap mendapat gaji dan tetap masuk kantor," ucap Danang.

Penjelasan Danang itu langsung disambut sejumlah interupsi. Menurut Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Gaffar Gatappe, penjelasan Danang sama saja dengan sanksi.

Hal senada juga disampaikan Agun. "Kalau saya lihat sama saja, ya sanksi, ini cuma muter-muter aja," ujar Agun.

Anggota Ombudsman lain, Petrus B bersikeras bahwa pihaknya belum menjatuhkan sanksi. Membatasi wewenang Azliani juga bukanlah sanksi. "Di dalam pleno tidak ada yang namanya sanksi. Ini murni untuk menjaga Ombdusman agar masyarakat tidak bingung, tidak bias," ucap Petrus.

Agun lalu mengatakan, "Jangan sampai atas nama lembaga, jadi mengorbankan seorang pimpinan." 

Menjawab berbagai kritikan itu, Danang meminta agar DPR mengerti kondisi yang kini dihadapi instansinya. "Kami tidak ingin ada preseden kami membiarkan tindakan yang tidak patut. Kami pun tidak hanya menilai soal penamparan, tetapi lebih tentang patut atau tidaknya saudari Azliani membiarkan masyarakat atau bersikap kasar dengan membentak," ucap Danang.

Hingga kini, perdebatan antara anggota DPR dengan Ombudsman masih terus terjadi. Hanya ada satu fraksi yang menyatakan dukungannya terhadap sikap yang ditunjukkan Ombudsman.

"Kasus ini menimbulkan distrust. Terlepas ini ada atau tidaknya penamparan, tapi tetap ada sikap tidak proporsional. Saya mendorong Ombudsman segera menindak, jangan lambat," ujar anggota Komisi II dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X