Pemekaran Daerah Cuma Proyek Bagi-bagi Kursi

Kompas.com - 25/11/2013, 11:28 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengikuti rapat kerja dengan Komisi II membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Rapat dengan agenda pengambilan keputusan tingkat satu tersebut akhirnya batal karena pemerintah belum mengambil sikap.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengikuti rapat kerja dengan Komisi II membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Rapat dengan agenda pengambilan keputusan tingkat satu tersebut akhirnya batal karena pemerintah belum mengambil sikap.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Usulan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB) dinilai hanya sebagai kepentingan politik elite untuk mendapat kursi kekuasaan. Pemekaran daerah bukan untuk kepentingan menyejahterakan rakyat.

"Semua itu politik. Itu permainan elite semua, baik elite lokal maupun elite partai di nasional. Yang diingat kan kursi partai dapat sekian. Orang partai bisa jadi bupati/wali kota, gubernur. Itu dalam pikiran mereka (elite yang mengusulkan pemekaran daerah)," kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Otonomi Daerah, Ryas Rasyid, di Jakarta, Minggu (23/11/2013).

Menurut Ryas, pembentukan DOB justru cenderung jauh dari kepentingan rakyat. Pasalnya, kata Ryas, logikanya, setiap pemekaran daerah secara otomatis menambah beban anggaran negara. Uang yang seharusnya untuk kepentingan rakyat dialihkan untuk biaya operasional pembentukan DOB dan biaya aparat.

"Jika terjadi pembengkakan pada operasional, maka aliran untuk rakyat jadi makin kecil, itu jadi makin berkurang," ujar Ryas.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR menyetujui 65 rancangan undang-undang (RUU) pembentukan DOB. Di antaranya adalah pembentukan delapan provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Bolaang Mongondow Raya, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum mengambil sikap atas usulan itu dan belum ada amanat presiden (ampres) terkait RUU tersebut.

"(RUU) belum sampai ke kami. Saya belum tahu apakah sudah sampai ke Presiden atau belum. Sampai saat ini belum ada ampres-nya," ujar Mendagri Gamawan Fauzi, Jumat (25/11/2013).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X