Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar dan Aburizal Berdebat Soal Mekanisme Cawapres

Kompas.com - 23/11/2013, 18:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung adu argumentasi soal mekanisme penetuan calon wakil presiden. Akbar meminta agar DPP Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional khusus setelah pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) untuk memilih cawapres bagi Aburizal atau Ical.

"Setelah pileg kita lebih baik bertemu kembali, mengajak DPD 1. Tidak hanya DPD 1, tetapi juga mengajak organisasi yang mendirikan dan didirikan. Kami usulkan pertemuan itu diformilkan saja menjadi rapimnas khusus, sehingga basisnya kuat dan formal," ujar Akbar dalam forum Rapimnas V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013).

Akbar menegaskan bahwa forum itu hanya untuk mengevaluasi hasil pemilihan legislatif dan mempersiapkan calon wakil Presiden bagi Ical. Tidak ada agenda mengganti Ical sebagai calon Presiden Partai Golkar yang diusung.

Namun Ical berpandangan lain. Menurutnya, tidak perlu ada rapimnas khusus untuk membahas cawapres. "Keputusan cawapres, tidak kita ambil dalam rapimnas. Tapi kami ambil dalam forum yang akan diadakan khusus untuk itu seperti rapat konsultasi dengan rekan-rekan, DPD, dan Ormas," kata Ical.

Akbar menilai rapat konsultasi yang dimaksud Ical itu sudah mencerminkan adanya rapimnas khusus. "Apa salahnya kita melakukan rapimnas khusus dalam mencalonkan capres kita," imbuh Akbar.

Akhirnya, Ical mengoreksi bahwa pada rapimnas III Partai Golkar tahun 2011 lalu ditentukan bahwa penentuan calon wakil Presiden akan ditetapkan dalam forum rapimnas lagi. Sehingga, kata Ical, tak perlu lagi ada rapimnas khusus.

Pernyataan Ical ini pun akhirnya disepakati Akbar.

Sebelumnya, pengurus daerah mengatakan perlunya pembahasan cawapres untuk Ical pada Rapimnas V kali ini. Namun, di dalam pandangan daerah, tidak satu pun ormas atau pun pengurus DPD Golkar tingkat I yang mengajukan nama cawapres. Sehingga, Golkar menetapkan persoalan cawapres dibahas setelah pileg.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com