Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Sampai Ada Partai Golkar Perjuangan"

Kompas.com - 22/11/2013, 11:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Istilah Partai Golkar Perjuangan mencuat di tengah perhelatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (22/11/2013). Hal itu dilontarkan oleh Ketua DPD Golkar Kota Banda Aceh Muntasir Hamid.

"Kalau dibuka ruang, enggak ada persoalan. Kalau enggak dibuka, saya takuti mudah-mudahan jangan. Jangan sampai ada Partai Golkar Perjuangan," kata Muntasir, menyikapi tak diperkenankan pengurus DPD II mengikuti jalannya Rapimnas.

Menurut Muntasir, pengurus DPD II sebaiknya dilibatkan dalam Rapimnas dan diperkenankan menyampaikan keluh kesah dan pandangan terkait elektabilitas Golkar di 2014. Menurut Muntasir, semangat yang ia bawa dalam Rapimnas adalah untuk kemenangan Golkar di tahun depan.

Atas dasar itu, para pengurus DPD II merasa berhak hadir untuk menyampaikan gagasannya di dalam forum tersebut. "Pencapresan Aburizal Bakrie memang tak bisa dievaluasi, tapi hendaknya berbesar hati untuk memberi ruang. Sampai saat ini saya belum dilarang (hadir), tapi sesi berikutnya enggak tahu," pungkasnya.

Rapimnas V Partai Golkar bakal digelar hingga 23 November 2013. Dalam forum ini, pengurus DPD tingkat II tak diundang sesuai dengan AD-ART Partai Golkar. Agenda utama Rapimnas ini adalah untuk mengevaluasi program yang telah bergulir, menguatkan soliditas internal jelang tahun pemilihan.

Tak menutup kemungkinan akan muncul juga usulan dari peserta terkait figur yang akan mendampingi Aburizal Bakrie alias Ical di Pilpres 2014, meski keputusan akhirnya tetap menjadi wewenang Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com