Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Kalla Ingatkan Hari Ini Ultah Kelima Century

Kompas.com - 21/11/2013, 14:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/11/2013), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kalla tiba sekitar pukul 13.45 WIB didampingi sejumlah pengawalnya. Kepada wartawan, Kalla yang biasa disapa JK ini mengaku sebenarnya tidak tahu persis apa alasan KPK memanggilnya hari ini. JK pun mengingatkan kepada wartawan kalau hari ini adalah ulang tahun kelima keputusan pemberian FPJP kepada Century.

"Saya tidak tahu juga kenapa KPK undang saya hari ini, karena hari ini ultah kelima tentang skandal Bank Century. Persis keputusannya diambil 21 November 2008, persis pada hari ini," ujar JK di Gedung KPK, Jakarta.

Saat ditanya siapa yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi terkait Century ini, Kalla mengatakan bahwa hal itulah yang kemungkinan akan ditanyakan penyidik KPK kepadanya nanti. Selebihnya, Ketua Palang Merah Indonesia ini akan menjelaskan kepada wartawan mengenai kasus Century seusai pemeriksaan.

"Nanti dululah, kita lihat pemeriksaan. Kan yang ambil kesimpulan bukan saya, KPK dan pengadilan yang tahu siapa yang bertanggung jawab," tuturnya.

Saksi bagi Budi Mulya

KPK memeriksa JK sebagai saksi bagi mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Sebagai Wakil Presiden ketika itu, Kalla dianggap tahu mengenai kebijakan yang berujung pada penggelontoran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun untuk Bank Century pada 2008.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan bahwa pemeriksaan Kalla merupakan lanjutan dari proses permintaan keterangan yang sudah dilakukan KPK.

KPK pernah meminta keterangan Kalla saat kasus Century masih tahap penyelidikan pada Januari 2011.

Seperti halnya permintaan keterangan terhadap Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ujar Johan, penyidik KPK juga yang akan mendatangi Kalla.

Ditanya apakah KPK akan memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu juga sudah menjadi Presiden, Johan mengatakan, KPK hingga sekarang belum memerlukan keterangan Presiden terkait skandal Bank Century.

"Memeriksa seorang presiden dalam konteks penanganan perkara itu KPK bisa. Tapi, dalam kasus Century ini, belum ada rencana untuk memeriksa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com