Kompas.com - 21/11/2013, 12:26 WIB
Warga melintas di depan poster berisi kritikan hukuman yang berar terhadap koruptor di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2013). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. KOMPAS/AGUS SUSANTO AGUS SUSANTOWarga melintas di depan poster berisi kritikan hukuman yang berar terhadap koruptor di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2013). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. KOMPAS/AGUS SUSANTO
Penulis Sandro Gatra
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa jumlah Hasil Analisis (HA) terindikasi korupsi selama periode Januari hingga Oktober 2013 meningkat 0,8 persen dibanding periode sama tahun 2012.

Data Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan Bulan Oktober 2013 PPATK melalui laman resminya seperti dikutip Antara, Kamis (21/11/2013), menyebutkan, bila diakumulasikan sejak Januari hingga Oktober 2013, jumlah HA sampai dengan Oktober 2013 mencapai 234 HA. Sebanyak 134 HA (57,3 persen) diantaranya terkait tindak pidana korupsi. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah HA terindikasi korupsi ini meningkat sebanyak 0,8 persen.

Terkait fungsi analisis itu, selama Oktober 2013 PPATK telah menyampaikan HA kepada penegak hukum sebanyak 22 HA, dengan 17 HA diantaranya merupakan HA "Inquiry" atau permintaan dari penyidik. Selebihnya sebanyak lima HA merupakan HA Proaktif atau inisiatif dari PPATK.

Lembaga itu mengungkapkan, hingga akhir Oktober 2013, jumlah pelaporan penyedia jasa keuangan dan lembaga lain ke PPATK semakin meningkat. Penerimaan laporan selama Januari hingga Oktober 2013 bila dibandingkan selama periode yang sama tahun 2012 (cumulative-to-cummulative/c-to-c) mengalami peningkatan.

Jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan laporan pembawaan uang tunai (LPUT) meningkat masing-masing sebesar 22,1 persen dan 24,9 persen. Dengan adanya peningkatan ini, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 hingga Oktober 2013 telah mencapai 13.634.115 laporan.

Bila diamati perkembangan bulanannya, penerimaan laporan Oktober 2013 dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya cenderung lebih rendah, terutama untuk laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) yang mengalami penurunan terdalam yaitu sebesar 79,1 persen.

Sesuai amanat UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Hingga Oktober 2013, sebanyak 25 Hasil Pemeriksaan (HP) telah disampaikan ke penyidik, dengan lima HP diantaranya disampaikan ke Penyidik Kepolisian, sembilan HP ke Penyidik Kejaksaan, 10 HP ke Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dan satu HP ke Penyidik KPK.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terakhir, terdapat tujuh putusan pengadilan terkait TPPU selama Januari hingga September 2013. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 100 kasus dengan hukuman maksimal 17 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Nasional
UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

UPDATE 7 Mei : Bertambah 167, Total Pasien Covid-19 Meninggal Kini 46.663 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X