Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Selidiki 16 Transaksi Mencurigakan Milik Pejabat Pajak serta Bea dan Cukai

Kompas.com - 13/11/2013, 19:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar Polri menyatakan telah menerima laporan hasil analisis keuangan pejabat Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Setidaknya ada 16 laporan mencurigakan yang diserahkan PPATK kepada polisi.

"Sudah kami terima dan saat ini masih diselidiki," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto, di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (13/11/2013).

Namun, Arief menolak membeberkan nama-nama pejabat pajak dan kepabeanan yang dimaksud ketika ditanya oleh wartawan. Menurutnya, ada aturan yang melarangnya untuk membocorkan upaya penyelidikan yang tengah dilakukan penyidik.

"Menurut undang-undang, saya dilarang membocorkan penyelidikan," katanya.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri tengah menyidik sejumlah kasus dugaan suap yang terjadi di Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Kasus suap tersebut menyeret pejabat yang terdapat pada dua ditjen tersebut, yakni Heru Sulastyono, Denok Taviperiana, dan Totok Hendrianto.

Heru merupakan Kasubdit Ekspor Impor Ditjen Bea dan Cukai nonaktif yang diduga menerima suap dari Yusran Arif sebesar Rp 11,4 miliar. Suap tersebut diberikan untuk memuluskan upaya Yusran agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Sementara Totok dan Denok merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak yang diduga menerima suap dari Komisaris PT Surabaya Agung Industry Pulp and Paper (SAIPP) bernama Berty. Suap tersebut diberikan terkait penanganan restitusi pajak sebesar Rp 21 miliar yang harus dibayarkan PT SAIPP.

Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya sering melaporkan kasus dugaan aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening pegawai pajak. Tak hanya aliran dana, tetapi juga transaksi yang diduga pencucian uang.

"Tahun 2011-2012 lalu, PPATK pernah melaporkan sejumlah pegawai pajak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan dugaan tindak pidana asal suap dan korupsi ke Polri dan Irjen Kemenkeu," kata Agus melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Kamis (24/10/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com