Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK akan Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 20/11/2013, 21:38 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pada Kamis (20/11/2013). Kalla yang biasa disapa JK itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

"Datang untuk memberi kesaksian untuk Budi Mulya," kata Juru Bicara JK, Husain Abdullah, melalui pesan singkat, Rabu (20/11/2013).

Menurut Husain, panggilan pemeriksaan KPK diterima JK pada Selasa (19/11/2013) di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Rencananya, kata Husain, JK akan memenuh panggilan KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Saat ini JK masih berada di Yogyakarta menyampaikan Orasi pada Dialog Kebangsaan dalam Pentas Budaya Nasional yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa JK akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya. Ketua Palang Merah Indonesia ini akan diperiksa karena dianggap tahu seputar pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yang dilakukan ketika JK menjabat wapres. Kalla pernah diminta keterangan terkait penyelidikan Century sekitar Januari 2011.

Saat memberikan keterangan di depan Tim Pengawas Bank Century di Parlemen pada September 2012, Kalla mengatakan, pengucuran dana talangan untuk Bank Century merupakan "operasi senyap".

Kalla mengatakan, pada rentang 13 sampai 25 Oktober 2008, dia menjadi presiden ad interim selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di luar negeri. Namun, selama rentang waktu itu, dia tidak mengetahui ada pembahasan soal pembahasan kucuran dana talangan untuk Bank Century.

Dalam kasus dugaan korupsi terkait Bank Century, KPK menetapkan mantan Deputi Gubernur Senior BI Budi Mulya sebagai tersangka. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara. Pada Jumat (15/11/2013), KPK menahan Budi di Rutan KPK.

Seusai penahanan, Abraham Samad mengatakan bahwa KPK tidak berhenti mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus Century. Persidangan Budi, kata dia, akan mengungkap ke mana arah kasus Bank Century ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Mootor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Mootor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com