Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Potong Generasi Orde Baru, Cara Berantas Korupsi untuk Indonesia Bermartabat"

Kompas.com - 16/11/2013, 00:01 WIB
Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Penulis

MALANG, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengajak rakyat Indonesia terutama dari generasi muda untuk menciptakan negara yang bermartabat. Korupsi menurut dia telah mencoreng martabat Indonesia. Untuk memberantas korupsi, kata Mahfud, bila perlu memotong satu generasi Orde Baru.

"Budayakan peningkatan berzikir (mengingat Tuhan) dan berpikir menciptakan negara Indonesia bermartabat," kata Mahfud di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (15/11/2013). Ajakan tersebut dia sampaikan dalam ceramah dan dialog interaktif peringatan Tahun Baru 1425 Hijriah di kampus tersebut.

Korupsi, ujar Mahfud, telah mencoreng martabat Indonesia dan sangat susah diberantas. "Banyak pemimpin (institusi dan instansi negara) ditangkap KPK dan lembaga hukum lainnya karena korupsi," kata dia. Seolah, sebut Mahfud, tiap-tiap dari mereka sudah punya lahan untuk dikorupsi.

Menurut Mahfud, iman setiap manusia memang akan selalu berkurang dan bertambah, bergantian. Karena itulah dia mengatakan yang terpenting sekarang adalah memperbanyak berzikir alias mengingat Tuhan dan berpikir, secara bersamaan. "Kalau hanya berpikir, mudah ditipu orang. Kalau hanya bisa berzikir, akan mudah pula menipu orang," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menyatakan dukungan terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor. Menurut dia, para koruptor telah menyengsarakan rakyat banyak. "Pelanggaran seorang koruptor lebih kejam daripada pelanggaran HAM," kata dia.

Mahfud mengatakan, pada masa Orde Baru tidak ada partai politik dan anggota DPR yang melakukan korupsi. Menurut dia, saat itu korupsi sudah diatur oleh Presiden Soeharto, korupsi ada di hilir. "Sekarang korupsinya tidak tersentralisasi, semua lini sudah ramai-ramai korupsi," ujar dia.

Potong satu generasi Orde Baru

Karenanya, kata Mahfud, Indonesia butuh sosok pemimpin yang kuat. "Sekarang tak ada pemimpin yang kuat. Pemimpin sekarang tampil karena transaksi politik, sudah disandera sebelum jadi pemimpin," tutur dia.

Dengan kepemimpinan yang tak kuat semacam itu, Mahfud mengatakan bahwa korupsi akan gampang terjadi. "(Untuk) mengembalikan utangnya," kata dia.

Untuk itu, lanjut Mahfud, rakyat Indonesia sendiri yang harus menampilkan sosok pemimpin yang tidak transaksional. "Kita juga bisa melakukan pemotongan satu generasi Orde Baru," kata Mahfud.

Pemotongan satu generasi Orde Baru itu, tutur Mahfud, bisa dilakukan dengan tidak lagi membiarkan sosok dari era Orde Baru menjabat lagi. "Tidak boleh lagi ikut dalam politik," kata dia. Namun, Mahfud mengatakan pelarangan semacam itu memang butuh pengaturan setingkat undang-undang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com