Polri Janji Lebih Terbuka Dalam Ungkap Kasus Korupsi

Kompas.com - 13/11/2013, 23:12 WIB
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
DIAN MAHARANI Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Sutarman menantang Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri untuk membersihkan institusi Polri dari para oknum anggota kepolisian yang terjerat kasus korupsi. Tantangan tersebut diberikan Sutarman guna menjawab anggapan masyarakat yang menyatakan selama ini Polri tidak tegas mengusut perkara korupsi yang terjadi di tubuh Polri.

Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Wiyagus mengatakan, tantangan dari Kapolri tersebut merupakan sebuah perintah tegas yang harus dilaksanakan jajarannya. Ia pun membantah jika Dittipikor Polri tak berani mengungkap kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Polri.

"Bukan masalah berani atau tidak, kami pernah menangani (kasus korupsi) di internal. Bahkan soal pangkat pun kami tak tanggung-tanggung," kata Wiyagus di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (13/11/2013).

Kendati demikian, Wiyagus mengatakan, untuk mengusut sebuah kasus korupsi bukanlah sebuah perkara mudah. Diperlukan alat bukti yang cukup untuk dapat memutuskan seseorang apakah terlibat kasus korupsi atau tidak. Sementara, pengumpulan alat bukti tersebut memerlukan waktu yang cukup lama.

Tak hanya alat bukti, Wiyagus menambahkan, seorang penyelidik juga harus mengikuti mekanisme hukum yang ada sebelum meningkatkan status pemeriksaan tersangka. "Kasus korupsi bisa ditingkatkan dari sidik ke lidik, karena acuannya hanya satu, ada buktinya tidak. Kasus apapun, selama tidak cukup bukti kami tidak akan paksakan," jelasnya.

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai jika Polri terlalu lamban dalam mengusut kasus korupsi. Di samping seolah ada upaya untuk menutupi perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Hal itu tidak terlepas dari adanya dugaan intervensi yang datang dari elit Polri maupun elit politik.

Menanggapi hal tersebut, Wiyagus berjanji akan lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi. Sementara itu, menanggapi adanya dugaan intervensi dari luar dalam penanganan sebuah kasus korupsi.

"Ke depan kami akan membuka komunikasi, entah lewat sms atau apapun untuk menyampaikan kasus-kasus yang sedang kami tangani," tandasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X