Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Telusuri Pembocor SMS SBY

Kompas.com - 31/10/2013, 16:57 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akan terus menelusuri pihak yang membocorkan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat kepada sejumlah petinggi partai mengenai mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam SMS tersebut, SBY menyebut Anas jahat.

"Kalau soal itu, tentu saja partai akan terus mencari tahu walaupun pada dasarnya bahwa kita anggap itu sudah selesai, sudah berlalu, kita ambil hikmah dari semuanya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2013), seusai menjenguk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang ditahan di Rutan KPK.

Saat ditanya sejauh mana pemeriksaan internal yang dilakukan komisi pengawas partai terkait bocornya SMS ini, Andi mengatakan bahwa sebaiknya penelusuran dilakukan dengan bantuan lembaga lain yang lebih ahli mengenai pesan elektronik.

"Sebetulnya kan harus dibantu juga oleh lembaga lain kalau terkait dengan elektronika, semestinya mohon bantuan yang membidangi. Pada prinsipnya, sepanjang ada hal yang sangat positif, yang bisa diambil dari semua ini, kita ambil hikmahnya," tutur Andi.

Mengenai bocornya SMS yang membicarakan Anas dan I Gede Pasek Suardika ini, Andi mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono tidak menyampaikan pesan khusus kepada para kader. Hanya, katanya, dalam temu kader di Sentul beberapa waktu lalu, SBY sempat menyinggung para kader agar dapat membedakan mana informasi yang menjadi konsumsi internal partai dan mana yang terbuka untuk publik.

"Apakah informasi-informasi itu hanya menjadi konsumsi internal atau boleh menjadi konsumsi eksternal. Karena itu, pada saat pembukaan di Sentul itu, kelihatan media boleh meliput kan berita-berita terkait walaupun itu sebenarnya kan untuk kader ya, tapi karena itu dipublikasikan, jadi beliau terbuka," kata Andi.

SBY sebut Anas jahat

Sebelumnya, beredar pesan singkat (SMS) yang di dalamnya secara eksplisit mencantumkan nama Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPI. Loyalis Anas menduga pesan singkat yang disebutkan dikirim oleh Presiden SBY. Ada beberapa butir dalam pesan singkat yang kabarnya dikirim kepada Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik, Ketua Harian Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto.

Selain itu, pesan singkat juga dikabarkan dikirim ke lima Wakil Ketua Umum, yaitu Max Sopacua, Jhonny Allen Marbun, Nurhayati Ali Assegaf, Agus Hermanto, dan Soekarwo.

Namun, dari beberapa butir yang ada, baru dua butir yang beredar di kalangan wartawan. Berikut isi butir keempat dan kelima pesan tersebut.

4. Jahat sekali, luar biasa sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang, tapi pihak Anas terus-menerus menyerang dan menghantam saya, dan Partai Demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah dan diam, saatnya saya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas, partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

5. Jika terbukti Pasek (yang masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baik presiden, saya kira dewan kehormatan harus mengambil sikap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com