Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Pencapaian Pemerintah Kurang Disosialisasi

Kompas.com - 20/10/2013, 22:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai banyak pencapaian kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam empat tahun terakhir. Hanya, menurut Didi, pencapain itu kurang disosialisasikan ke rakyat.

Akibatnya, kata Didi, publik memberikan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah. Hal itu dikatakan Didi di Jakarta, Minggu (20/10/2013), menyikapi hasil survei Pol-Tracking Institute terkait evaluasi empat kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

"Hasil survei ini menjadi evaluasi kami. Terlepas masyarakat kecewa kalau ada program tidak optimal, di satu sisi kita tidak boleh menafikan pencapain pemerintah. Beberapa tahun terakhir sosialisasi pencapaian pemerintah belum optimal. Saya turun ke masyarakat, banyak program yang dirasakan," kata Didi.

Sebelumnya, hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan sebanyak 51,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Sebanyak 40,5 persen responden menyatakan puas dan delapan persen tidak tahu.

Didi mengatakan, banyak penyebab kurangnya sosialisasi pencapaian pemerintah. Salah satunya, saingan politik menguasai media massa. Meski mengaku tidak menyalahkan, Didi mengatakan, media massa lebih banyak memberitakan hal negatif.

Didi membanggakan proses penegakan hukum selama pemerintahan SBY. Di masa SBY, kata dia, banyak koruptor yang tertangkap meskipun berada di lingkar kekuasaan. Sebelumnya, tambah dia, sulit menjerat orang-orang yang berada di kekuasaan.

"Walaupun banyaknya kasus korupsi itu menjadi bahan serangan. Tapi justru ini memperlihatkan tidak ada yang kebal hukum. Kami buktikan beberapa tokoh di partai kami (yang terlibat korupsi) ternyata mereka terjangkau hukum," kata anggota Komisi III DPR itu.

Didi menambahkan, pencapaian lain seperti birokrasi yang tidak serumit masa lalu. Hanya, akibat otonomi daerah, di beberapa daerah birokrasi masih ada yang rumit. "Hal-hal baik itu tidak optimal disampaikan kepublik. Satu tahun kedepan kita pikirkan bagaimana sosialisasi agar pencapaian pemerintah bisa didengar masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com