Kompas.com - 10/10/2013, 19:09 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi KOMPAS.COM/Sandro GatraMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berpendapat, putusan sengketa hasil pemilu kepala daerah yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tidak perlu dikaji ulang. Pengkajian ulang putusan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Kalau itu dikaji ulang (putusan MK), tidak akan ada kepastian hukum. Keputusan yang lama, sudahlah, itu sudah final. Ketika diputuskan, itu memiliki kekuatan hukum tetap. Kita perlu kepastian hukum," kata Gamawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (10/9/2013).

Hal itu dikatakan Gamawan ketika dimintai tanggapan banyaknya pihak yang meragukan keputusan sengketa hasil pemilukada di MK pascaterungkapnya dugaan korupsi yang dilakukan Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar.

Akil disangka menerima suap ketika menangani sengketa pemilukada di Lebak, Banten, dan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Gamawan mengatakan, yang terpenting adalah mengawasi dengan ketat jalannya penyelesaian sengketa selanjutnya. Pihak yang tidak terima dengan hasil rekapitulasi KPU juga sebaiknya tetap menyelesaikannya di MK.

Meski demikian, tambah Gamawan, sebelum terungkap kasus Akil, pihaknya sudah menyelesaikan sengketa terkait pemilu di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

"Mekanismenya sama seperti di MK, tapi lebih efisien, lebih cepat," pungkasnya.

Seperti diberitakan, dalam UUD 1945, MK diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan pemilu. Ketika terungkap kasus Akil, berbagai pihak mendesak kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilukada dihapus dan diserahkan ke pengadilan di daerah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

Nasional
Polri Sebut Masyarakat yang Bepergian Saat Nataru Diminta Tunjukkan SKM

Polri Sebut Masyarakat yang Bepergian Saat Nataru Diminta Tunjukkan SKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.