Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Tak Usah Dipedulikan, Laporan soal Jimly Cuma "Sampah"

Kompas.com - 10/10/2013, 15:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, sempat saling melemparkan tudingan dalam dua hari terakhir. Hal ini terkait laporan dugaan korupsi ketika keduanya menjabat Ketua MK. Namun, akhirnya Jimly dan Mahfud meralat kembali apa yang dilontarkannya.

Menurut Mahfud, ia memang menerima laporan soal Jimly dari pesan singkat dan surat elektronik (e-mail).

"Cuma itu sampah, jadi sekarang tidak usah dipedulikan lagilah SMS dan e-mail seperti itu," kata Mahfud sebelum mengisi diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2013).

Namun, ia tak mau memberikan pernyataan lebih jauh soal adanya laporan dugaan korupsi terkait Jimly. Ia meminta hal itu tak perlu dibicarakan lagi karena Jimly juga sudah mengklarifikasi data-data yang diperoleh Mahfud. 

"Enggak berseteru. Kalau baca lengkap, enggak akan seperti itu," ujar bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Tak hanya Mahfud, Jimly  juga mengklarifikasi tudingannya terkait Mahfud. Ia mengakui memang memiliki laporan yang disampaikan melalui e-mail terkait dugaan korupsi selama Mahfud menjabat. Tetapi, kata jimly, laporan-laporan itu sulit dipercaya.

"Jangan dipercaya itu, isi e-mail-nya ngawur semua," kata Jimly.

Jimly mengatakan, dia memang belum sempat membaca isi data-data pada e-mail tersebut secara detail. Oleh karena itu, ia menyarankan berbagai pihak untuk berhati-hati jika menerima e-mail dari pihak-pihak tertentu. Situasi yang menimpa Ketua MK nonaktif Akil Mochtar, menurutnya, rentan dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan hal-hal manipulatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com