Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sebut Kasus Vina Bukti Carut Marut Hukum, Habiburokhman: Selama Jadi Menko Kok Enggak Anda Ungkap?

Kompas.com - 13/06/2024, 17:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman tak sepakat dengan pernyataan eks Menko Polhukam Mahfud MD bahwa kasus pembunuhan "Vina Cirebon" yang belum tuntas adalah bukti carut marutnya hukum di Indonesia.

Menurut Habiburokhman, tidak bisa jalannya hukum di Indonesia hanya dinilai dari satu atau dua kasus.

"Saya mengkritik Pak Mahfud, biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik enggak ada masalah. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum? Menurut saya itu enggak masuk akal," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

"Apalagi, kasus tersebut dalam perjalanannya, Pak Mahfud lima tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Ya kan?" ucap dia.

Baca juga: Kala Hotman Paris Ungkap Peran 2 DPO yang Disebut Fiktif dan Dihapus dari Kasus Vina Cirebon

Habiburokhman lantas mempertanyakan kinerja Mahfud yang menjadi Menko Polhukam di tengah kasus Vina berproses.

Menurut dia, Mahfud juga tidak bisa mengungkap kasus itu selama menjabat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang hukum yaitu Menko Polhukam.

"Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap. Nah ente lima tahun jadi Menko Polhukam, enggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya enggak?" papar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

"Jadi ya sudahlah, kita ini menilai, penegakan hukum jangan dari satu dua kasus. Kasihan, rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar," kata dia.

Ia berpendapat, Mahfud semestinya tahu kerja-kerja pemerintahan karena pernah tergabung di dalamnya.

Baca juga: Sederet Kejanggalan Penyidikan Kasus Vina Cirebon, Salah Satunya Hanya Berfokus pada Pegi

Karena pernah bergabung di pemerintahan, ucap Habiburokhman, Mahfud mestinya melihat persoalan hukum secara global.

"Jadi jangan hanya satu dua kasus, kita seolah latah ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukan seolah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair," tutur dia. 

Sebelumnya, Mahfud MD dalam keterangan resminya, turut mengomentari kasus "Vina" yang menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir.

Walaupun tidak tahu secara persis, kata dia, konstruksi kasusnya dulu ada 10 atau 11 orang ditetapkan tersangka.

Lalu, ia mengatakan, sebanyak 10 atau 11 orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka diajukan ke pengadilan dan tentu ada berita acaranya.

Sebanyak delapan orang sudah ditangkap, sedangkan tiga orang lainnya dinyatakan sebagai buronan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com