Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Apresiasi Otda di Papua

Kompas.com - 30/09/2013, 22:10 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan, Australia menghormati kedaulatan Indonesia. Pemerintah Australia, kata Abbott, tidak setuju dengan siapapun yang menggunakan Australia untuk menentang kedaulatan Indonesia.

"Kami akan melakukan apapun untuk mencegah hal ini," kata Abbott saat jumpa pers sesuai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Pertemuan dilakukan sekitar satu jam. Abbot datang bersama Ibu Negara Australia Margaret Aitken dan delegasi. Berbagai isu dibahas dalam pertemuan bilateral, salah satunya masalah Papua.

Abbott mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam mengembangkan otonomi di Papua dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Ia yakin rakyat Papua akan mendapatkan kehidupan yang terbaik di masa depan.

Presiden SBY mengatakan, dalam pertemuan bilateral, ia menjelaskan bahwa pemerintah mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi di Papua. SBY memberi contoh anggaran untuk pembangunan per kapita di Papua paling tinggi dibanding seluruh wilayah Indonesia.

Presiden SBY mengaku senang atas sikap Australia yang menghormati kedulatan Indonesia serta membantu mengatasi upaya pemisahan Papua dari NKRI. Ia menegaskan, masalah struktural di Papua akan diselesaikan dengan baik.

"Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Tentu masalah-masalah ekspresi yang ada di Papua bagian dari demokrasi. Yang jelas Indonesia mengambil tanggung jawab penuh untuk mengatasi masalah di Papua dengan sebaik-baiknya, sebijaknya dengan pendekatan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com