Kompas.com - 28/09/2013, 15:02 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada saat PDI Perjuangan memberikan sinyal dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai calon presiden, sejumlah politisi Gerindra bereaksi.

Sebagian besar mengingatkan lagi soal janji politik PDI Perjuangan (PDI-P) pada 2009 yang menyatakan akan mendukung Prabowo sebagai capres. Pada Pemilu 2009, Megawati merangkul Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Namun, kontrak politik antara PDI-P dan Partai Gerindra kini tak lagi dianggap penting.

"Masalah kontrak politik itu tidak akan signfikan lagi, karena sekarang semuanya kembali pada kehendak rakyat," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Sabtu (28/9/2013).

Menurut Prabowo, jika suatu saat ada keputusan politik dari salah satu pihak, itu menjadi hak dari pihak tersebut. Ia menuturkan, siapa pun berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden.

"Tapi kalau rakyat menghendaki saya, ya itu juga harus dihormati," seloroh Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan fokus perhatiannya saat ini adalah proses menuju pemilu seperti Daftar Pemilih Tetap yang tak kunjung beres. Ia berharap agar proses demokrasi dalam pemilu mendatang tidak dibajak oleh kepentingan segelintir kelompok.

Kontrak politik

Pada Pemilu 2009, PDI-P dan Partai Gerindra berkoalisi untuk mencukupi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Pasangan capres yang diajukan yakni Megawati-Prabowo. Santer dikabarkan bahwa kedua partai itu membuat kontrak politik terkait Pemilu 2014 bahwa PDI -P akan mendukung Prabowo sebagai capres.

Kontrak politik saat itu dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Hadir sejumlah petinggi kedua partai. Dari PDI-P hadir Megawati, Pramono Anung, dan Puan Maharani. Sementara dari Partai Gerindra hadir Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Martin Hutabarat.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014.

“Saya lima tahun lalu sudah jadi Ketua DPP Bidang Politik. Tidak ada perjanjian (dukungan 2014). Hanya ada perjanjian karena suara PDI-P dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Bu Mega sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu, itu saja,” papar Tjahjo.

Tjahjo pun menyindir bahwa Partai Gerindra tengah mendikte gerak partainya. Ia menilai hal itu tidak etis. Pengusungan capres, lanjutnya, adalah menjadi hak penuh bagi PDI-P, bukan partai lain.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X