Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo Tak Setuju Sutarman Disebut Tidak Pro Berantas Korupsi

Kompas.com - 28/09/2013, 12:39 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso tak setuju jika calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komisaris Jenderal Sutarman, tidak pro pada pemberantasan korupsi.

Menurut Priyo, rekam jejak Sutarman tersebut cukup bagus dan mumpuni. "Saya punya pendapat rekam jejak beliau selama ini cukup bagus," ujar Priyo seusai menghadiri deklarasi Hari Hak untuk Tahu Internasional di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2013).

Priyo mengatakan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan dua institusi yang proses pemilihan pemimpinnya melalui proses di lembaga legislatif. Penunjukan Kapolri harus membutuhkan persetujuan DPR, sementara para pemimpin KPK dipilih oleh DPR. "Jadi kami harap keduanya bisa rukun," katanya.

Priyo menambahkan bahwa Sutarman termasuk dalam jenderal-jenderal dalam institusi Polri yang populer sehingga penunjukan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebut sebagai calon tunggal Kapolri tidak mendapat resistensi dari anggota Dewan. "Saya meyakini bahwa nantinya proses di DPR akan berjalan dengan lancar," ucapnya.

Ketua DPP Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa Komisi III DPR rencananya akan mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Sutarman secepatnya pekan depan. Hal itu dilakukan setelah merampungkan proses pemilihan Ketua Komisi III.

Sebelumnya, DPR telah menerima surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Jumat (27/9/2013). Dalam surat tersebut, Presiden mengusulkan calon tunggal Komisaris Jenderal Sutarman untuk menggantikan posisi Kapolri saat ini, Jenderal (Pol) Timur Pradopo, yang akan memasuki masa pensiun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com