Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Resmi Jadi Calon Kapolri, Ini Kata KPK

Kompas.com - 27/09/2013, 19:45 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan, KPK tidak dalam posisi menilai seseorang layak atau tidak layak menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Abraham mengatakan, penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.

Hal ini disampaikan Abraham pencalonan Sutarman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal (Pol). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat yang mengusulkan Sutarman sebagai calon tunggal kapolri.

“KPK tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung seseorang atau orang lain yang menduduki posisi sebagai kapolri karena itu kewenangan presiden,” kata Abraham di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

KPK dan Polri sama-sama penegak hukum yang bersinergi dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Hubungan KPK dan Kepolisian sempat menegang saat KPK pertama kali menyidik kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI yang menjerat Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo.

Tidak lama setelah KPK menetapkan Djoko dan tiga orang lainnya sebagai tersangka, Kepolisian meningkatkan penanganan kasus simulator SIM ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima tersangka, kecuali Djoko.

Menyusul kemudian, Kepolisian menetapkan penyidik KPK Komisaris Polisi Novel Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan penembakan terhadap pelaku pencuri sarang burung walet di Bengkulu delapan tahun lalu. Sejumlah petugas Kepolisian juga mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta untuk menangkap Novel.

Ketua tim kuasa hukum Novel, Haris Azhar menduga Sutarman berada di balik penetapan Novel sebagai tersangka. Dugaan ini pun dibantah Sutarman. Dia mengatakan bahwa penangkapan Novel merupakan proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com