Kompas.com - 25/09/2013, 20:14 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad (kiri), dan anggota Bawaslu, Nasrullah (dua kiri), memberikan keterangan kepada pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, terkait proses pemberian informasi kepada Bawaslu dari Komisi Pemilihan Umum, Selasa (23/10/2012). Bawaslu mengancam akan melakukan tindakan tegas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika tetap bersikeras mempertahankan sikap mereka terkait proses pemberian informasi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad (kiri), dan anggota Bawaslu, Nasrullah (dua kiri), memberikan keterangan kepada pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, terkait proses pemberian informasi kepada Bawaslu dari Komisi Pemilihan Umum, Selasa (23/10/2012). Bawaslu mengancam akan melakukan tindakan tegas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika tetap bersikeras mempertahankan sikap mereka terkait proses pemberian informasi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluhkan banyak tugas dan tanggung jawabnya dilangkahi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menanggapi keluhan tersebut, Komisi II DPR menegaskan, Bawaslu perlu melakukan introspeksi atas kinerjanya.

"Bawaslu harusnya introspeksi, kenapa kemudian orang-orang lebih percaya kepada DKPP. Sama dengan kalau rakyat lebih percaya kepada LSM ketimbang DPR," pungkas Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Ia mengatakan, Bawaslu harus mengevaluasi kinerjanya sendiri. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menuturkan, Bawaslu tidak sepatutnya merasa tidak dipercaya publik. Pasalnya, ungkap Arif, sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu telah diberi kewenangan lebih, terutama dibandingkan Bawaslu pada periode lalu.

"Kewenangan-kewenangannya kan sudah banyak. Sepanjang Bawaslu bisa menjalankan kewenangannya secara maksimal, pasti keberadaannya akan lebih dirasa oleh masyarakat," ujarnya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberi kewenangan ajudikasi bagi bawaslu, yaitu kewenangan untuk bisa menggelar sidang sengketa penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, ketua dan anggota Bawaslu menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Selasa (24/9/2013). Dalam pertemuan itu, kedua lembaga itu membahas batasan kewenangan antara Bawaslu dengan DKPP dalam menerima pengaduan pelanggaran pemilu.

Ketua Bawaslu Muhammad merasa DKPP lebih aktif menerima laporan dari masyarakat dibandingkan Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu meminta pandangan MK terkait hubungan Bawaslu dan DKPP.

“Ini bukan masalah legitimasi, tapi kita mintakan pendapat supaya fungsi lebih bagus sesuai tupoksi yang benar,'' kata Muhammad.

Selain itu, Bawaslu juga merasa ditinggalkan oleh masyarakat karena DKPP lebih dipercaya masyarakat dibandingkan Bawaslu. Biasanya, masyarakat melaporkan dugaan pelangggaran pada Bawaslu, kini laporan masyarakat lebih banyak menuju ke DKPP.

''Kami mohon saran terhadap kondisi ini. Kami kadang minta DKPP untuk sidang bersama. Kami mohon arahan posisi Bawaslu ini pada MK,'' ujar Muhammad.

Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengatakan, Bawaslu dan DKPP sebaiknya kembali pada peraturan awal yang mengatur tugas masing-masing lembaga. Ia menjelaskan, untuk menjaga independensi imparsial, MK tidak bisa menjawab hal-hal yang berkaitan dengan perkara. Menurut Akil, kewenangan DKPP juga sedang diuji di MK.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.