Kompas.com - 25/09/2013, 15:35 WIB
Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori saat tiba di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013). Imam datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait upaya suap anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon hakim agung 2012. KOMPAS.com/Indra AkuntonoKomisioner Komisi Yudisial Imam Anshori saat tiba di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013). Imam datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait upaya suap anggota Komisi III DPR dalam seleksi calon hakim agung 2012.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengaku diancam oleh anggota Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat. Ancaman itu disampaikan saat ia datang memenuhi panggilan BK untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang upaya suap dalam seleksi calon hakim agung 2012.

Imam menjelaskan, ancaman dari BK DPR datang saat ia menolak menyebutkan identitas anggota Komisi III DPR yang disebutnya mencoba memberikan suap. Imam menolak membeberkan identitas anggota Dewan tersebut karena tidak memiliki bukti dan merasa lemah secara hukum serta tak mendapatkan jaminan pasti dari BK DPR.

"Karena saya dianggap enggak menghormati BK, mereka akan mengambil langkah. Saya bilang silakan saja, karena (BK) enggak punya hak untuk memaksa saya," kata Imam seusai menghadap BK DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Imam mengatakan, saat menghadap BK DPR, ia hanya menceritakan adanya anggota Komisi III DPR yang coba memberikan suap untuk meloloskan salah satu calon hakim agung. Namun, ia tidak menyebutkan identitas nama, asal fraksi, ataupun inisial oknum anggota Komisi III yang dimaksud.

Akan tetapi, Imam menjamin apa yang disampaikannya terkait upaya suap itu bukan hanya isapan jempol. Salah satu buktinya adalah kepercayaan dari KY yang langsung menggugurkan calon hakim agung bersangkutan.

"Kalau (KY) enggak percaya, hakim itu enggak akan digugurkan. Silakan percaya, silakan tidak. Saya ragu, apakah BK bisa menjamin ada tindakan hukum kepada orang ini? Tidak ada jaminan," katanya.

Sebelumnya, saat tiba di Gedung DPR, Imam berjanji akan menyampaikan semua informasi kepada BK DPR.

"Saya siap blak-blakan," kata Imam.

Percobaan suap

Sebelumnya, Imam mengaku ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota Dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY. Anggota Dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu.

Dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Akhirnya, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.

"Memang sempat marah-marah orang DPR walau tentu saja tidak marah ke saya. KY dikatakan tidak mampu. Lalu, DPR menunda uji kelayakan dan kepatutan," ucap Imam.

Pada tahun 2012, DPR sempat menolak melanjutkan proses seleksi calon hakim agung dengan alasan kuota belum terpenuhi. Saat itu, KY yang seharusnya mengirimkan 18 calon hakim agung hanya mengirimkan 12 calon. Belakangan diketahui bahwa oknum DPR itu berasal dari Fraksi Partai Demokrat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Nasional
Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Nasional
Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Nasional
Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Nasional
Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Nasional
Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X