Kursi untuk "Si Raja Minyak"

Kompas.com - 20/09/2013, 10:48 WIB
Ruhut Sitompul TRIBUN NEWS/DANY PERMANARuhut Sitompul
|
EditorCaroline Damanik

KOMPAS.com — Masih ingat dengan "Poltak si Raja Minyak dari Medan", sebutan untuk seorang tokoh dalam sinetron Gerhana yang tenar pada tahun 1999-2003?

Logat Batak berikut dandanannya yang khas dengan rambut cepak berkuncir panjang dan kalung emas melingkar di leher membuatnya diingat banyak orang. Satu kalimat Poltak yang paling diingat banyak orang adalah, "Aku si Poltak Raja Minyak dari Medan". Kalimat itu selalu dilontarkan Poltak bila sedang membanggakan diri sendiri.

Tokoh Poltak diperankan oleh pengacara Ruhut Sitompul.

Ruhut pernah menjadi anggota Partai Golkar. Namun, setelah Pemilu 2004, dia bergabung dengan Partai Demokrat. Di partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini, karier politiknya mulai menanjak. Pria asal Medan itu lalu terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Sumatera Utara III.

Meski sudah menjadi anggota DPR, kebiasaan Ruhut saat bermain sinetron masih dibawa-bawa. Pernyataan "Aku ini Poltak, si Raja Minyak dari Medan" masih kerap dia ucapkan.

Ruhut juga kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Misalnya, dia siap memotong telinga jika ada aliran dana talangan untuk Bank Century yang mengalir ke Partai Demokrat dan Presiden Yudhoyono.

Meski Ruhut dikenal kontroversial, Partai Demokrat memilihnya sebagai Ketua Komisi III, menggantikan Gede Pasek Suardika. Pengumumannya dilakukan pada Rabu (18/9/2013) lalu.

Tentang penunjukannya sebagai Ketua Komisi III, sebenarnya sudah dilontarkan Ruhut sejak Juli 2013. Ia juga pernah mengatakan akan dilantik 20 Agustus. Hari itu, ia juga sudah mempersiapkan diri untuk dilantik, tetapi batal karena belum ada surat resmi dari Fraksi Partai Demokrat. Saat itu, Ruhut juga mengatakan, jabatan Komisi III merupakan hadiah dari Susilo Bambang Yudhoyono atas loyalitasnya kepada Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Meski penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi menjadi wewenang fraksinya, sejumlah keberatan disampaikan sebagian rekannya di Komisi III. Bahkan, muncul wacana penolakan.

Desmond J Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra menyebut, Ruhut terlampau sering menyampaikan lelucon yang tidak cerdas. Akibatnya, Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, komisinya dapat menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut.

Di sela-sela sejumlah pendapat tentang penunjukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III, satu hal yang pasti, menjelang diumumkan secara resmi memegang jabatan itu oleh Nurhayati Ali Assegaf, Ruhut menyebut Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu sebagai "Ibu Nurhayati yang cantik jelita". Padahal, tahun lalu, Ruhut pernah mengeluarkan kata "Mak Lampir".

Dalam politik, memang tak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi hanya kepentingan. (ANITA YOSSIHARA)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X