KPK Akan Pertimbangkan Pidanakan Putra Hilmi Aminuddin

JAKARTA, KOMPAS.com — Sesuai dengan saran majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menangani kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi, Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan untuk menjerat Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, dengan dugaan memberikan keterangan palsu di pengadilan. Namun, sebelum mempertimbangkan untuk menjerat Ridwan, pimpinan KPK akan menunggu laporan dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menangani perkara tersebut.

"Saya akan tunggu laporan JPU (jaksa penuntut umum) dan pimpinan akan mengkaji dan mempertimbangkan apa yang dikemukakan hakim," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Sebelumnya, hakim Pengadilan Tipikor yang menangani perkara dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi dibuat jengkel dengan keterangan Ridwan yang berbelit-belit saat bersaksi bagi terdakwa Fathanah pada Kamis (29/8/2013). Majelis hakim pun memperingatkan Ridwan agar berkata jujur. Kepada jaksa, majelis hakim melemparkan pilihan untuk menjerat Ridwan pasal soal pemberian keterangan palsu dalam persidangan.

"Kami telah katakan berulang kali, tindak pidana korupsi adalah extraordinary crime, terserah Anda (PU) gunakan atau tidak instrumen Pasal 22 (UU Tipikor) itu," kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Nawawi Pomolangi, Kamis.

Adapun Pasal 22 tersebut berbunyi, "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."