Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Swasta Alokasikan Dana untuk Riset

Kompas.com - 29/08/2013, 21:04 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap perusahaan swasta, terutama perusahaan multinasional di Indonesia mengalokasikan anggaran khusus untuk riset, inovasi, dan pengembangan teknologi. Langkah itu, menurut Presiden, merupakan bentuk sinergi dengan pemerintah untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju di 2045 .

"Riset, inovasi, pengembangan teknologi pasti memerlukan biaya yang besar. Maka di samping anggaran pemerintah, mestinya swasta juga mulai mengeluarkan anggaran untuk itu dengan jumlah yang cukup," kata Presiden saat Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-18 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Presiden mengatakan, perusahaan swasta di negara-negara maju mengalokasikan anggaran untuk membiayai riset. Keterlibatan swasta itu, kata Presiden, membuat daya saing di negaranya meningkat.

Presiden menyinggung laporan yang dikeluarkan World Ekonomic Forum setiap tahun terkait daya saing global. Di dalamnya ada peringkat negara sedunia berdasarkan hasil penilaian sembilan kriteria. Teknologi dan inovasi masuk dalam kriteria penilaian.

"Jadi kalau perusahan-perusahaan besar di negeri ini bersedia mengalokasikan anggaran lebih besar bagi riset, inovasi, dan pengembangan teknologi, maka perusahaan itu akan lebih kompetitif, lebih produktif, efisien. Secara komulatif negara kita akan lebih kompetitif," kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan agar pengembangan kekuatan alat utama sistem senjata atau alutsista Indonesia harus memprioritaskan produksi dalam negeri. Jika memang industri lokal belum mampu membuat, maka dimungkinkan membeli buatan luar negeri dengan kerjasama khusus.

"Barang kali ada joint investment. Nanti pada saatnya kita memiliki kemampuan untuk produksi alutsista itu," pungkas Presiden

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com