Pada KPK, Utut Jelaskan soal Anggaran PON

Kompas.com - 22/08/2013, 17:24 WIB
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih lima jam, Kamis (22/8/2013), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang penyelenggaraan PON Riau. KOMPAS.com/Icha RastikaAnggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih lima jam, Kamis (22/8/2013), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang penyelenggaraan PON Riau.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih lima jam terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang penyelenggaraan PON Riau, Kamis (22/8/2013).

Utut diperiksa sebagai saksi untuk Gubernur Riau Rusli Zainal yang menjadi tersangka dalam kasus itu. Seusai diperiksa, Utut mengaku telah menjelaskan kepada penyidik KPK seputar anggaran PON.

"Soal anggaran PON, itu sudah disampaikan penyidik semua," kata Utut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Selebihnya, Grand Master catur Indonesia ini mengatakan, tidak ada hal yang penting lagi untuk disampaikan. Utut pun berjalan menuju mobil yang menjemputnya.

"Enggak ada yang penting lagi, cukup ya, cukup ya, mobil sudah menunggu," tambah Utut.

KPK memeriksa Utut karena dia dianggap tahu seputar kasus PON Riau. Sebagai anggota Komisi X DPR, kewenangan Utut salah satunya berkaitan dengan bidang olahraga.

Selain memeriksa Utut, hari ini KPK memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai saksi dalam kasus yang sama. Seusai diperiksa, Andi mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar penganggaran di Kemenpora.

Dalam kasus dugaan korupsi PON Riau, KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka. Petinggi Partai Golkar itu diduga menerima pemberian hadiah atau janji sekaligus memberikan pemberian uang terkait pembahasan rancangan Perda PON. KPK juga menetapkan Rusli sebagai tersangka atas dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Nasional
Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Nasional
Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X