Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kritik Marzuki Alie soal Pertumbuhan Ekonomi...

Kompas.com - 16/08/2013, 18:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan beberapa catatan terkait dengan kerangka Rancangan Undang-Undang APBN 2014 yang baru saja disahkan. Salah satu yang menjadi catatan adalah soal rendahnya pertumbuhan ekonomi rata-rata dari daerah kaya sumber daya alam (SDA) yang masih sangat rendah, bahkan jauh dari rata-rata nasional.

“Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 2010-2013 dari daerah-daerah kaya sumber daya alam amat rendah, jauh dibawah rata-rata nasional, seperti yang terjadi di beberapa daerah, yang angka inflasinya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2013).

Hal ini, lanjut Marzuki, harus menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan fiskal. Marzuki berharap pemerintah dapat melakukan penyempurnaan fiskal untuk tahun 2014 guna mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antardaerah.

Ia menuturkan, kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui anggaran transfer ke daerah merupakan instrumen yang harus dikelola secara optimal untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, produktivitas dan penguatan daya saing, percepatan pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Penataan pengelolaan dana transfer ke daerah perlu diperbaiki sehingga mempunyai dampak nyata dan terukur bagi pengurangan kesenjangan fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan penerapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,” imbuhnya.

Marzuki menambahkan, kesenjangan pembangunan antardaerah dan ketertinggalan daerah tertentu yang terjadi secara bertahap perlu diatasi dengan berbagai langkah yang terencana, sistemis, konsisten, dan berkesinambungan.

“Kebijakan fiskal ke depan sebaiknya mempertimbangkan antara lain aspek kewilayahan, jumlah penduduk, kapasitas daerah dengan target yang direncanakan dicapai untuk setiap tahunnya,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com