Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kritik Marzuki Alie soal Pertumbuhan Ekonomi...

Kompas.com - 16/08/2013, 18:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan beberapa catatan terkait dengan kerangka Rancangan Undang-Undang APBN 2014 yang baru saja disahkan. Salah satu yang menjadi catatan adalah soal rendahnya pertumbuhan ekonomi rata-rata dari daerah kaya sumber daya alam (SDA) yang masih sangat rendah, bahkan jauh dari rata-rata nasional.

“Pertumbuhan ekonomi rata-rata selama 2010-2013 dari daerah-daerah kaya sumber daya alam amat rendah, jauh dibawah rata-rata nasional, seperti yang terjadi di beberapa daerah, yang angka inflasinya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2013).

Hal ini, lanjut Marzuki, harus menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan fiskal. Marzuki berharap pemerintah dapat melakukan penyempurnaan fiskal untuk tahun 2014 guna mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antardaerah.

Ia menuturkan, kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui anggaran transfer ke daerah merupakan instrumen yang harus dikelola secara optimal untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, produktivitas dan penguatan daya saing, percepatan pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Penataan pengelolaan dana transfer ke daerah perlu diperbaiki sehingga mempunyai dampak nyata dan terukur bagi pengurangan kesenjangan fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan penerapan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,” imbuhnya.

Marzuki menambahkan, kesenjangan pembangunan antardaerah dan ketertinggalan daerah tertentu yang terjadi secara bertahap perlu diatasi dengan berbagai langkah yang terencana, sistemis, konsisten, dan berkesinambungan.

“Kebijakan fiskal ke depan sebaiknya mempertimbangkan antara lain aspek kewilayahan, jumlah penduduk, kapasitas daerah dengan target yang direncanakan dicapai untuk setiap tahunnya,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com