Kompas.com - 15/08/2013, 17:46 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari mengaku heran hingga kini dunia belum bereaksi keras atas pembantaian yang terjadi di Kairo, Mesir. Menurutnya, peristiwa penembakan terhadap para demonstran pendukung mantan Presiden Mursi itu tak ubahnya tragedi Tiananmen di China.

"Kejadian di Kairo tidak kurang parahnya dengan di Tiananmen di China. Ini aneh, dunia internasional tidak kecam itu. Padahal, dalam peristiwa Tiananmen, semua mengecam," ujar Hajriyanto di Kompleks Parlemen, Kamis (15/8/2013).

Politisi Partai Golkar itu meminta Pemerintah Indonesia bersikap aktif sebagai negara Muslim terbesar di dunia untuk menengahi persoalan di Mesir. Menurut Hajriyanto, Indonesia bisa mendorong solusi jalan tengah dengan mengembalikan Presiden Mursi yang terpilih melalui proses pemilu.

"Indonesia bisa menawarkan solusi dengan mendorong pengembalian Mursi sebagai presiden simbolik karena dia sudah menjadi presiden hasil pemilu demokratis. Di sisi lain, presiden simbolik itu juga perlu menunjuk perdana menteri untuk menjalani pemerintahannya," ucap Hajriyanto.

Ia menegaskan, hasil pemilu demokratis tidak bisa dibiarkan dikudeta pihak militer. Hal ini mencederai semangat demokrasi yang ada. Meski demikian, Hajriyanto juga menilai Mursi bukannya tanpa cacat. Saat terpilih melalui pemilu, Mursi justru bersikap otoriter dengan mengeluarkan banyak dekrit.

"Masyarakat Indonesia harus bersuara. Pemerintah Indonesia perlu sampaikan kekecewaan dan keprihatinan atas peristiwa politik di Mesir. Pemerintah Indonesia tidak perlu ragu, bimbang, apalagi ambivalen melihat apa yang terjadi di Mesir," kata Hajriyanto.

Seperti diberitakan, angkatan bersenjata Mesir menggulingkan pemerintahan Presiden Muhammad Mursi beberapa waktu lalu. Militer Mesir beranggapan Mursi tengah mengejar agenda Islam dan gagal mengatasi masalah ekonomi di negara itu.

Tentara mengatakan bahwa Mursi, pemimpin terpilih secara demokratis, telah gagal memenuhi tuntutan rakyat. Mursi lalu dijadikan tahanan rumah. Sejumlah pejabat partai Ikhawanul Muslimin juga ditangkap oleh militer. Gelombang masyarakat pro dan anti terhadap Mursi masih terus melancarkan aksi unjuk rasa di negara itu.

Sejak kudeta terhadap Mursi terjadi, demonstran pendukung Mursi tak henti-hentinya melancarkan protes. Pihak militer Mesir yang kini berkuasa juga melancarkan penembakan terhadap para demonstran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.