Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Konvensi Harus Non-Aktif dari Kepengurusan Partai

Kompas.com - 12/08/2013, 12:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat saat ini masih mendekati kandidat-kandidat calon presiden yang akan ikut dalam konvensi calon presiden. Nantinya, seluruh peserta konvensi yang berasal dari partai politik lain diwajibkan untuk non-aktif dari kepengurusannya di partai. Demikian disampaikan Sekretaris Panitia Konvensi Suaidi Marasabessy saat dihubungi Senin (12/8/2013) siang.

"Selain persyaratan yang diatur dalam undang-undang, juga ada persyaratan tambahan. Kalau misal sudah menjadi peserta, dan dia pengurus partai lain, dia harus bersedia non-aktif dari jabatan strukturalnya," ucap Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI itu mengungkapkan, peserta konvensi belum diwajibkan untuk menjadi kader Partai Demokrat. Namun, nantinya jika terpilih sebagai capres yang diusung Partai Demokrat, peserta konvensi itu wajib memiliki karta tanda anggota (KTA) Partai Demokrat.

"Syarat lainnya bagi peserta konvensi yakni menandatangani pakta integritas. Ada juga yang terkait masalah kompetensi, kemampuan, punya jaminan manajemen diri, dan keberpihakan pada rakyat," katanya.

Suaidi mengakui partainya kini sudah mengundang 10 kandidat, namun belum bisa dipastikan mereka mau menerima ajakan Partai Demokrat. Pada akhir Agustus 2013 ini, panitia konvensi akan mengumumkan secara resmi seluruh peserta yang ikut dalam konvensi.

Seperti diketahui, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengungkapkan pihaknya sudah menghubungi 10 tokoh nasional untuk maju sebagai pesert konvensi. Namun, nama kesepuluh orang itu masih dirahasiakan hingga mereka menyatakan kesediannya. Tetapi, hingga saat ini, sudah ada tujuh orang yang menyatakan ketertarikannya maju dalam konvensi capres Partai Demokrat.

Mereka adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua MK Mahfud MD, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, dan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat. Selain itu, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga sudah menyampaikan mantan KASAD Pramono Edhie Wibowo dan Dubes RI di Amerika Serikat Dino Pati Djalal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com